Bolehkah Berpoligami tanpa Izin Istri Pertama

Bolehkah Berpoligami tanpa Izin Istri Pertama

Pertanyaan: 
PENGASUH rubrik Konsultasi Hukum Senayanpost.com yang terhormat. Perkenankan saya mengajukan pertanyaan tentang perkawinan. 

Saudara saya mempunyai suami yang karena pekerjaannya sering ke luar kota. Tanpa sepengetahuannya, setelah lima tahun menikah tiba-tiba dia mendengar kabar bahwa suaminya menikah lagi di Jawa Timur. 

Pertanyaan saya, apakah  dalam hukum di Indonesia suami boleh menambah istri (berpoligami)  tanpa izin dari istri  pertamanya? Jika istri (saudara saya) keberatan suaminya menikah lagi dapatkah saudara saya menggugat? Gugatan itu disampaikan ke pengadilan mana?

Demikian pertanyaan singkat saya. Atas perhatian dan jawabannya saya sampaikan kerima kasih.

Amelia Z
Cipondoh, Tangerang, Jawa Barat.

Jawaban:
Terima kasih atas pertanyaan Saudari Amelia. Berikut ini jawaban kami:

Pada prinsipnya baik menurut UU Perkawinan (UU No. 1/1974 ) maupun  menurut Hukum Islam sebagaimana dinyatakan dalam  Kompilasi Hukum  Islam (KHI), apabila suami ingin beristri lebih dari satu atau lebih (berpoligami) maka ia harus mendapat persetujuan dari isteri (isteri-isterinya).

Persetujuan yang dimaksud tidak diperlukan apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 

Lebih jelas diuraikan sebagai berikut:

Menurut UU Perkawinan, suami bisa mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh istri lebih dari satu (poligami). Dan pengadilan hanya akan (hanya boleh) memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila (lihat Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan):
1. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Pasal 5 ayat 1 UU No.1/1974 untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke pengadilan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi suami yaitu:
1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-istri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteriisteri dan anak-anak mereka.
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari isteri ini dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, namun sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini nantinya akan dipertegas dengan persetujuan lisan dari isteri pada persidangan di Pengadilan. (lihat Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Namun persetujuan yang dimaksud huruf a di atas, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila: istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Jadi pada intinya harus mendapatkan persetujuan dari istri. Meski persetujuan tersebut dalam keadaan tertentu tidak mutlak diperlukan.
 
Sementara menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:
1. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, KHI  juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin menikah lagi dari Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 58 KHI yang intinya merujuk atau sama dengan Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu:
1. adanya persetujuan istri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Demikian syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh suami yang ingin berpoligami. Izin dari istrri itu sifatnya wajib.

Saudaranya Amelia bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila dia nonmuslim. Apabila dia beragama Islam (muslim) dia dapat mengajukan gugatan  perceraian ke Pengadilan Agama. Ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Tim Hukum Senayanpost.com
Imas  Senopati
Hendropriyono and Associates, Gedung Arthagraga lantai30, SCBD, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan.