Konsultasi Hukum

Bolehkah ASN Memihak Pasangan Calon Kepala Daerah?

Pengasuh Rubrik Hukum Senayan Post,

Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah )pilkada) serentak seluruh Indonesia, termasuk di daerah saya. Yang mengganjal hati saya banyak sekali PNS yang secara terang terangan mendukung salah satu Calon Kepala Daerah dengan cara ikut serta dalam deklarasi, kampanye dan bahkan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon, pertanyaannya apakah diperbolehkan PNS memihak salah satu calon kepala derah tersebut?

Feri, Sumatera Selatan.

Jawab :

Saudara Feri yang saya hormati,

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. artinya, ASN tidak diperbolehkan berpihak terhadap kepentingan politik manapun (Netral). Namun demikian ASN tetap memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih.

Kaitannya pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkanSurat Edaran (SE) tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang pada pokoknya menyebutkan Dalam hal etika terhadap dirisendiri, PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan“. Berdasarkan SE Menpan tersebut ada beberapa larangan bagi ASN dalam antara lain: Melakukan pendekatan kepada Partai Politik terkait rencana pengusulan dirinya sebagai bakal calon, Memasang spanduk yang mempromosikan dirinya atau orang lain, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon, Menghadiri deklarasi bakal pasangan calon, mengunggah foto atau menanggapi semua hal yang terkait dengan pasangan calon di media online dan media social, berfoto bersama dengan pasangan calon dan menjadi pembicara pada kegiatan pertemuan parpol.

Lebih tegas larangan keberpihakan ASN diatur dalam dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang secara tegas menyatakan : Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia. Kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 4 angka 15 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa : Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah“.

Kesimpulannya, dalam penyelanggaraan Pemilihan Kepala Daerah, ASN diwajibkan untuk Netral, tidak memihak, terlebih ikut serta dalam mempromosikan salah satu calon kepala daerah.

Demikianlah jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Ade Putra Rusli

Advokat, Jakarta

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close