BI Tegaskan Uang Kripto Bukan Alat Bayar yang Sah

BI Tegaskan Uang Kripto Bukan Alat Bayar yang Sah
Ilustrasi

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Bank Indonesia (BI) mengatakan mata uang kripto bukan alat pembayaran yang sah. Untuk itu, bank sentral melanggar seluruh lembaga keuangan menggunakan uang kripto sebagai alat pembayaran.

"Kripto bukan alat pembayaran yang sah sesuai undang-undang (uu)," ucap Perry dalam diskusi online BPK RI "Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19", Selasa (15/6/2021).

Perry mengatakan pihaknya akan menurunkan sejumlah pengawas untuk memantau lembaga jasa keuangan. Hal ini juga untuk memastikan agar perusahaan jasa keuangan tak menggunakan mata uang kripto sebagai alat pembayaran.

"Kami terus melakukan untuk memastikan bahwa kripto yang bentuknya koin bukan alat pembayaran yang sah. Kami akan menerjunkan pengawas untuk memastikan lembaga keuangan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sebelumnya sudah ada," jelas Perry.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan membawa isu mata uang kripto ke dalam forum G20. Pasalnya, aturan di tiap negara berbeda-beda.

"Kami melihat fenomena di dunia sekarang ada negara yang melakukan piloting seperti China, di satu daerah yang belum meluas secara nasional bagaimana kalau semua mata uangnya diubah dari uang kartal menjadi uang digital," kata Sri Mulyani.

Hal itu, sambung Sri Mulyani, akan mempengaruhi dinamika ekonomi di negara tersebut. Untuk itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus membahas terkait perkembangan mata uang kripto di G20.

Sementara, Sri Mulyani mengatakan setiap negara yang berkedaulatan biasanya menempatkan bank sentral untuk mengatur mata uang. Namun, sejumlah pihak tetap akan akan memperjuangkan mata uang kripto sebagai alat pembayaran.

"Ke depan kompetisi ini akan muncul terus makanya Elon Musk ngomongin terus currency boleh beli saham Tesla atau Facebook dan digital company di AS mau buat currency sendiri," ujar Sri Mulyani.

Semua ini akan menjadi ancaman bagi mata uang fisik yang sudah disahkan oleh suatu negara. Hal ini juga akan berdampak pada dinamika perekonomian.

"Ini akan jadi satu isu yang akan terus dibahas," pungkas Sri Mulyani.