BI Kini Bisa Bailout Perbankan Sistemik yang Terimbas Covid

BI Kini Bisa Bailout Perbankan Sistemik yang Terimbas Covid

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Bank Indonesia (BI) kini bisa memberikan bailout atau pembiayaan darurat ke perbankan yang keuangannya terdampak pandemi corona Covid-19. 

Sebab, bank sentral telah menyempurnakan ketentuan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) bagi perbankan konvensional maupun syariah.  

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 22/15/PBI/2020 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional, dan ketentuan Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Syariah (PLJPS) melalui PBI No 22/16/PBI/2020 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah bagi Bank Umum Syariah, yang berlaku efektif sejak 29 September 2020.

Penyempurnaan ketentuan mengenai PLJP/PLJPS tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat stabilitas sistem keuangan, di tengah tingginya tekanan terhadap perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak dari pandemi virus corona.  

“Untuk itu, BI memperkuat fungsi lender of the last resort dengan mempercepat proses pemberian PLJP/PLJPS, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangannya, Rabu (30/9/2020).  

Pokok-pokok penyempurnaan ketentuan ini antara lain meliputi: 
-Penyesuaian suku bunga PLJP menjadi Lending Facility (LF) + 100 bps sesuai dengan best practice, sementara itu Nisbah Bagi Hasil PLJPS tetap sebesar 80 persen.  

-Perluasan/penambahan agunan PLJP/PLJPS. 
Aset kredit/pembiayaan tidak lagi harus sepenuhnya dijamin oleh tanah dan bangunan dan/atau tanah. 
Aset Kredit/pembiayaan kepada pegawai. 
Aset kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dalam rangka stimulus COVID-19.  
Agunan lain milik Bank dan/atau pihak lainnya.  

-Percepatan proses permohonan PLJP/PLJPS dengan mengharuskan bank melakukan penilaian dan verifikasi terhadap agunan yang akan digunakan dalam permohonan PLJP/PLJPS.  

“Dalam proses pemberian PLJP/PLJPS, BI memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait baik sebelum maupun setelah pengajuan PLJP/PLJPS untuk memastikan proses pemberian PLJP/PLJPS dapat dilakukan dengan cepat dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik,” pungkasnya.  

Sebelumnya, BI tidak bisa memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan fasilitas pembiayaan darurat (FPD) sejak kasus bailout Bank Century. Kewenangan itu dihilangkan dan skema yang berlaku lewat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan membeli repo surat utang LPS. 

Saat ini, kewenangan BI untuk memberikan pinjaman likuiditas kepada perbankan sistemik juga telah tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Hal itu ditujukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat pandemi COVID-19. 

Dalam beleid tersebut, tepatnya pada pasal 16 ayat 1 poin (a) dijelaskan, BI diizinkan untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Sistemik atau bank selain Bank Sistemik. 

Adapun pada poin (b) dikatakan, BI juga diizinkan untuk memberikan Pinjaman Likuiditas Khusus kepada Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dan tidak memenuhi persyaratan pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah yang dijamin oleh Pemerintah dan diberikan berdasarkan Keputusan KSSK. 

"Pinjaman likuiditas jangka pendek ataupun pembiayaan likuiditas jangka pendek untuk bank sistemik ini juga sebagai langkah antisipatif," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual KSSK, Rabu (1/4).