Ekonomi

BI: 51 Persen Saham Penerbit E-money di Indonesia Harus Milik Pemodal Lokal

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Bank Indonesia menyebutkan terdapat lima penerbit uang elektronik (e-money) selain bank yang harus menyesuaikan strukturnya dengan memperbesar porsi kepemilikan domestik dan mengurangi persentase kepemilikan asing.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko di Jakarta, Senin (7/5/2018) mengatakan dengan telah terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/2018, perusahaan penyelenggara uang elektronik selain bank harus memiliki struktur kepemilikan saham dengan 51 persen dari domestik dan berbadan hukum Indonesia.

“Lima penerbit ini kepemilikannya melanggar ketentuan 49 persen-51 persen (asing-domestik). Dan mereka harus sesuaikan,” kata Onny.

Sayangnya, Onny enggan merinci entitas lima penerbit e-money tersebut. Namun dari lima penerbit tersebut, terdapat perusahaan e-money dengan pangsa pasar yang besar.

“Memang ada yang lama. Akhirnya mereka harus mengajukan izin e-money baru,” ujarnya, seperti diwartakan Antara.

Lima e-money tersebut termasuk dalam 20 penerbit e-money yang izinnya sedang diproses BI. PBI Uang Elektronik tersebut resmi berlaku pada Jumat (4/5) lalu.

Onny mengatakan dengan aturan minimal 51 persen kepemilikan saham domestik, tidak dimaksudkan untuk membatasi bisnis penerbit asing.

“Silahkan datang ke Indonesia. Tapi mari kita tumbuh bersama,” ujarnya.

Dalam aturan terbaru itu, BI juga membatasi mengenai kepemilikan tunggal dalam setiap perusahaan penyelenggara uang elektronik.

Riniciannya, BI melarang pemegang saham di setiap penyelenggara uang elektronik menjadi pengendali lebih dari satu penyelenggara uang elektronik selain bank dalam kelompok bisnis yang berbeda.

Jadi BI mengatur bisnis uang elektronik menjadi dua kelompok yang berbeda yakni front end yang mencakup penerbit, dompet elektronik, transfer dana, penyelenggara gerbang pembayaran dan acquirer.

Kelompok kedua adalah back end yakni prinsipal, perushaan swicthung, kliring, dan perusahaan penyelesaian akhir.

“Pemegang saham pengendali tidak boleh menjadi pengendali di luar kelompok bisnis yang berbeda. Nanti ada unsur monopoli jika begitu,” ujarnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close