Hot Isu

Berkas PK Ahok Bakal Diperiksa Tiga Hakim MA

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Mahkamah Agung (MA) telah menerima berkas perkara peninjauan kembali (PK) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Usai menerima berkas tersebut, MA menunjuk tiga hakim yang akan memeriksa berkas perkara tersebut.

“Majelis pemeriksa perkara yaitu Dr. Artijo Alkostar, Dr. Salman Luthan dan Sumardiyatmo,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah kepada VIVA, Kamis, 15 Maret 2018.

Perkara PK Ahok, menurut Abdullah, diterima kepaniteraan pidana MA pada 7 Maret 2018.

“Diregister Nomor 11 PK/Pid/2018. Berkas perkara dikirim ke majelis pemeriksa perkara tanggal 13 Maret 2018. Untuk proses selanjutnya, berkas PK Ahok akan dilakukan pemeriksaan oleh majelis hakim,” terangnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama, atas pernyataannya soal Surat Al-Maidah ayat  51, saat berpidato di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Majelis hakim memvonis Ahok dengan hukuman dua tahun penjara, pada 9 Mei 2017.

Ahok lantas mengajukan PK atas perkara penodaan agama, pada 2 Februari 2018. Sekitar 20 hari kemudian, sidang perdana PK tersebut digelar di ruang Koesoema Atmadja, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.

Ada sejumlah alasan Ahok mengajukan PK tersebut. Salah satunya, menurut Josefina A Syukur, kuasa hukum Ahok, karena ada putusan kasus Buni Yani. “Kami melihat bahwa di dalam putusan itu sendiri dasar Buni Yani ditetapkan jadi tersangka dan dipidana karena dia edit di videonya Pak Ahok,” ujarnya.

Buni Yani divonis 18 bulan penjara dalam perkara pelanggaran  Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di  Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa, 14 November 2017.

Adapun jaksa penuntut umum (JPU) punya pandangan lain. Menurut Sapto Subroto, jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, tidak ditemukan ada bukti baru dalam PK Ahok.  Alasan pemohon mengaitkan antara kasus Buni Yani dengan perkara Ahok tidak bisa dihubungkan.

“Jadi, delik berbeda sama sekali antara Ahok dan Buni Yani. Jadi,  ini tidak ada kaitannya, karena bukti-buktinya juga berbeda,” ujar Sapto.

 

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close