Metropolitan

Berikan Izin Reklamasi Ancol, Anies: Itu Berbeda dari Sebelumnya

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Polemik pemberian izin pengembangan kawasan Ancol lewat proyek lahan reklamasi akhirnya ditanggapi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia juga buka suara soal Museum Sejarah Nabi yang akan dibangun di atas lahan reklamasi itu.

Izin reklamasi perluasan kawasan Ancol dikeluarkan Anies melalui Keputusan Gubernur Nomor 237 tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan kawasan Taman Rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas 120 hektare. Keputusan itu telah ditandatangani Anies pada Februari lalu.

Anies beralasan, izin diberikan lantaran ingin menyelamatkan warga Jakarta dari ancaman banjir. Ia juga mengklaim reklamasi ini tidak sama seperti reklamasi Pulau di Teluk Jakarta yang ia janjikan akan disetop ketika Pilgub DKI 2017 lalu.

Dalam videonya, Anies mengatakan Jakarta memiliki 13 sungai dengan total panjang sekitar 400 km dan 30 waduk yang secara alami mengalami pendangkalan. Karena itu, Anies menyebut sungai dan waduk itu kemudian harus dikeruk terus menerus dan lumpur hasil kerukan dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol.

“Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu,” kata Anies dalam siaran di YouTube Pemprov DKI seperti dilihat detikcom, Sabtu (11/7/2020).

Anies mengakui i lumpur dari hasil pengerukan itu memang menambah lahan bagi Ancol. Namun, maksud, tujuan, serta pemanfaatannya berbeda dengan proyek reklamasi 17 pulau yang sudah dibatalkannya itu.

“Ini adalah bagian dari usaha menyelamatkan Jakarta dari bencana banjir. Jadi masalahnya bukan sekadar soal reklamasi atau tidak reklamasi. Masalahnya adalah kepentingan umumnya di mana, rasa keadilan sosialnya di mana, ketentuan hukumnya bagaimana. Nah, yang 17 pulau itu tidak sejalan dengan kepentingan umum kemudian ada permasalahan hukum, mengganggu rasa keadilan,” sebutnya.

Anies pun mengklaim apa yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam pengembangan kawasan Ancol itu sebagai bagian dari proyek reklamasi yang cenderung komersil. Menurutnya, proyek reklamasi di 17 pulau itu sebenarnya sudah dihentikan dengan cara mencabut izin.

“Kegiatan reklamasi yang 17 pulau itu, pantai sudah dihentikan dengan cara mencabut 13 izin atas pantai/pulau sehingga tidak bisa dilaksanakan. Lalu 4 yang sudah telanjur jadi harus mengikuti semua ketentuan hukum dan juga ikut memberikan manfaat bagi masyarakat. Itu janji kita dan alhamdulillah itu sudah dilaksanakan, jadi alhamdulillah itu sudah tuntas,” ucap Anies.

Anies menegaskan bahwa pengembangan kawasan Ancol saat ini merupakan proyek dari pemerintah untuk melindungi Jakarta dari banjir. Menurutnya, pengerukan dan pengelolaan kawasan itu nantinya dikelola oleh pemerintah, serta manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.

“Jadi pengerukannya oleh pemerintah, pengelolaan lahannya oleh pemerintah, dan pemanfaatannya untuk seluruh rakyat. Apalagi program ini tidak mengganggu kegiatan nelayan, tidak menghalangi aliran sungai maupun menuju laut dan ini sudah berlangsung selama 11 tahun,” kata dia.

Anies juga memberikan penjelasan soal Museum Sejarah Nabi di Ancol yang akan dibangun di atas lahan reklamasi Ancol. Pembangunan museum ini juga menuai pro dan kontra. Ia mengklaim museum tersebut akan menjadi museum sejarah nabi yang terbesar di luar Saudi Arabia.

“Museum ini akan menjadi museum terbesar tentang sejarah nabi di luar Saudi Arabia,” ujar Anies.

Dia mengatakan Museum Sejarah Nabi akan menggunakan lahan seluas 3 hektare dari ratusan hektare yang sudah disiapkan. Museum itu akan dibangun di tepi pantai dari kawasan wisata Ancol. Anies pun menjawab kritik publik yang mempertanyakan mengapa museum itu harus dibangun di kawasan perluasan Ancol.

“Ya kawasan ini memang dirancang untuk berkembang sebagai pusat kegiatan wisata, bukan saja bagi Indonesia, tapi harapannya bagi Asia Tenggara, bahkan Asia,” tuturnya.

Anies menyatakan Ancol yang saat ini luasnya sekitar 200 hektare, setiap tahun ada lebih dari 20 juta pengunjung. Menurutnya, manfaat ekonomi bagi Jakarta sangat dirasakan betul dari tempat wisata ini.

“Jadi lahan sekarang terbentuk akan dimanfaatkan untuk pembangunan, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dan bukan cuma untuk Museum Sejarah Nabi, tapi ini menjadi kawasan pantai terbuka untuk masyarakat dan kita ingin kawasan Ancol ini menjadi yang terbesar dan yang terbaik sebagai kawasan liburan di Asia,” tukas Anies.

Proyek reklamasi Ancol mendapat banyak kritikan dari sejumlah pihak. Bahkan pendukung Anies saat Pilgub 2017 mengaku kecewa kepada Anies yang menerbitkan izin reklamasi perluasan Ancol. Anies pun dianggap telah melanggar janji kampanye pada pilkada 2017 silam.

Relawan tergabung dalam Jaringan Warga (Jawara), Forum Lintas Masyarakat Jakarta Utara dan Forum Komunikasi Nelayan Jakarta menolak adanya Kepgub nomor 237 tahun 2020 terkait izin perluasan kawasan reklamasi Dufan seluas 35 hektare (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluar 120 ha.

Sewaktu Pilkada 2017, para relawan ini memutuskan untuk mendukung Anies lantaran hanya paslon Anies-Sandiaga Uno yang menolak adanya reklamasi. Mereka pun menilai penolakan itulah yang membuat Anies menduduki jabatan Gubernur DKI Jakarta.

“Nah ini adalah penyelewengan dari satu janji kampanye di mana janji kampanye itu bukan sembarangan, menurut saya ini adalah satu faktor yang membedakan antara sosok Anies dengan saingan politiknya saat itu. Yang satu mendukung reklamasi, yang satu menolak reklamasi. Itu yang membuat Anies jadi pak gubernur. Ini pak gubernur harus ingat, penolakan reklamasi itulah yang membuat dia jadi gubernur. Nah sekarang dia langgar,” kata Ketua Forum Lintas Masyarakat Jakut Sandi Suryadinata di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara, Minggu (5/7/2020).

Hal senada juga disampaikan oleh Badan Musyawarah Suku Betawi (Bamus Betawi) yang merupakan pendukung Anies saat Pilgub DKI 2017. Ketua Bamus Suku Betawi, Zainuddin mengaku kaget dengan keputusan Anies menerbitkan izin perluasan kawasan Ancol melalui lahan reklamasi. Apalagi bagi masyarakat Betawi, Ancol dianggap memiliki nilai historis. Dia pun meminta agar rakyat tidak dibodoh-bodohi.

“Bamus Betawi mendukung dihentikannya reklamasi. Tapi ujug-ujug (tiba-tiba) keluarlah Kepgub Nomor 237 Tahun 2020 tentang Reklamasi. Reklamasi itu kan daratan yang nggak ada di laut, kemudian jadi ada, reklamasi gitu lho. Jadi jangan dibodoh-bodohi masyarakat Jakarta, bilang ini perluasan daratan. Udah sama aja, daratannya nggak ada jadi ada. Itu reklamasi namanya,” ungkap Zainuddin, Rabu (8/7).

Zainuddin juga mengkritik keputusan Anies yang mengeluarkan kepgub tanpa didahului oleh peraturan daerah (perda) dan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Dia berharap Anies kembali mengkaji penerbitan kepgub tersebut.

“Kalau UU kemudian itu langsung loncat ke Kepgub itu rasanya jomplang amat. Harus dilalui dong, perdanya, ada rencana tata ruang zonasi wilayah pesisirnya, sehingga enak tata tertib aturannya. Ini kan langsung, nggak ada perda, nggak ada zonasi tata ruangnya, tahu-tahu kepgub,” kata Zainuddin.

Soal pemberian izin reklamas Ancol tanpa didahului perda juga jadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan Perda mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) soal perluasan kawasan Ancol itu belum dibahas di Bapemperda.

“Seyogianya itu harus masuk dalam bagian RTRW dan RDTR. Kalau tidak masuk, berarti (reklamasi Ancol) nggak boleh,” ujar Pantas, Rabu (8/7).

Pakar tata kota, Nirwono Joga, menilai izin perluasan kawasan Ancol harus dibatalkan. Sebab, menurutnya, Kepgub Nomor 237 Tahun 2020 itu melanggar Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Nirwono menjelaskan, dalam perda itu, sudah digambarkan penataan kawasan Ancol hingga tahun 2030. Namun, menurutnya, peta rencana detail tata ruang dalam perda itu berbeda dengan Kepgub Nomor 237 Tahun 2020 tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektare (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 ha.

Nirwono mengatakan, jika perluasan daratan seluas 20 hektare sudah terlanjur terbangun, maka 100 hektare sisanya tidak bisa dilanjutkan. Sebab, hal itu tidak diatur dalam perda yang ada.

“Kalau yang 20 tadi sudah dibangun, maka yang 100 hektare ini pun secara teknis tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada dalam rencana detail tata ruang, padahal Kepgub di nomor 9 itu disebutkan bahwa untuk perluasan kawasan ini harus mengikuti rencana tata ruang yang sudah ada,” tuturnya.

“Nah otomatis rencana perluasan ini bisa dikatakan harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang yang kita miliki. Karena melanggar rencana detail tata ruang,” sambung dia. (WS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close