BBM Naik, Ahok Jadi Sasaran Emosi Edy

BBM Naik, Ahok Jadi Sasaran Emosi Edy
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi

MEDAN, SENAYANPOST.com - Diprotes warga soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Gubernur Edy Rahmayadi menelepon Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki T. Purnama alias Ahok sambil melemparkan kesalahan.

Diketahui, BBM non-subsidi di Sumut naik Rp200 per liter sejak 1 April 2021. Kenaikan terjadi karena penyesuaian dengan perubahan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) khusus bahan bakar non-subsidi dari 5,5 persen menjadi 7,5 persen di wilayah Sumut.

Hal itu sempat menuai protes warga dari berbagai kalangan. 

"Saya ditanya, 'Pak, kenapa Pertamina menaikkan minyak karena Pergub bapak?'," ucap Edy, menirukan perbincangan dengan warga, saat ditemui di di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Rabu (5/5/2021).

"Saya juga tak tahu. Saya dikejar ditanya lagi. 'Bapak serius ini?' katanya. Serius, saya bilang. Apa yang kau maksud? Lalu dia jelaskan, oh, ini ternyata persoalannya," lanjut dia. 

Edy pun mengaku langsung menghubungi Komisaris Utama PT Pertamina Ahok. Saat itu, Edy menanyakan soal masalah harga BBM non-subsidi tersebut.

"Kalau ini persoalannya, Pertamina yang salah. Langsung saya telepon Ahok. Ahok saya telpon karena dia Komut Pertamina. 'Hei Ahok, kenapa klean naikkan BBM gara-gara Pergub ku? Lalu dijawab [oleh Ahok], 'enggak ada itu, Bang'," tutur Edy.

"Besoknya DPR rame, ya ampun. Berarti tak sama frekuensi kita. Akhirnya bahas itu terus habis energi. Saya anggap apa yang saya lakukan itu semua tahu. karena hal yang kecil tapi persoalan menjadi besar," urainya.

Edy lantas menjelaskan bahwa perubahan PBBKB itu terkait kondisi ekonomi Sumut yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi (PE) di masa pandemi.

Pada 10 Maret 2020, kata dia, pertumbuhan ekonomi Sumut masih 5,22 persen. Pada saat itu, provinsi provinsi lain sudah lebih dulu menaikkan PBBKB.

Namun, Sumut dan Aceh belum melakukannya. Dalam peraturan, PBBKB bisa dinaikkan sampai 10 persen.

"Tapi saat itu saya tak mau menaikkan, karena itu merupakan cadangan devisa saya selaku gubernur. Dari aturan itu diatur sampai 10 persen. Saya tinggal kapan mau saya lakukan saya pergub kan?" ujarnya.

"Tahun 2020 untuk apa saya naikkan itu, karena cadangan saya. Harusnya itu tak perlu lagi dibahas, karena itu otomatis," dalih dia.

Pada 2021, lanjut Edy, perekonomian Sumut mengalami kontraksi 1,07 persen. Maka, ia mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumut terkait perubahan tarif PBBKB khusus bahan bakar non-subsidi dari 5,5 persen menjadi 7,5 persen di wilayah Sumatera Utara.

"Begitu [PE] yang 5,22 persen, tahun 2021 dia minus menjadi 1,07 persen. Dari mana uangnya harus kita cari untuk menutupi ini? Oke saya naikkan PBBKB 2,5 persen, kita bikin pergub lalu komunikasikan dengan Komisi C," urainya.

"Oke, ditandatangani Komisi C, dapat Rp303 miliar. Jadi saya masih punya cadangan 2,5 persen lagi. Kalau ini tak terkejar lagi, saya naikkan lagi menjadi 10 persen," kata Edy.

Sebelumnya, Unit Manager Communication, Relations, & CSR Regional Sumatra Bagian Utara Taufikurachman membenarkan kenaikan harga BBM itu menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBBKB.

"Mengacu pada perubahan tarif PBBKB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi 7,5 persen, sesuai dengan surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, per tanggal 1 April 2021, maka Pertamina melakukan penyesuaian harga khusus untuk BBM non-subsidi di seluruh wilayah Sumut," tutur dia, Kamis (1/4).