Nasional

Bawaslu Minta Pemilhan Ulang di 110 TPS

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan sebanyak 110 TPS (Tempat Pemungutan Suara) perlu menggelar pemungutan suara ulang.

Pemungutan suara ulang di 110 TPS tersebut, bukan hanya dikarenakan masalah keamanan dan bencana alam, namun juga terdapat beberapa pelanggaran.

Di antaranya pelanggaran yang ditemukan yakni pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana.

“Karenanya pemungutan suara ulang perlu dilakukan. Dan yang paling banyak terjadi karena masalah DPT,” ujar anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar dalam salah satu diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (30/06/2018).

Edward Siregar mengatakan, bahwa pelanggaran terkait DPT ini masuk dalam kategri pelanggaran administrasi. Contohnya seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara, ada 35 TPS yang akan dilakukan pemungutan suara ulang. Di NTT hampir ada 22 TPS.

“Sedangkan di Jawa Barat, ada 8 TPS yang akan dilakukan pemungutan suara ulang,”ujarnya.

Alasan perlunya dilakukannya pemungutan suara ulang ini, kata Edward Siregar, karena ada pembukaan kotak suara sebelum dijadwalkan, atau ada yang memilih padahal yang bersangkutan tidak memiliki hak pilih.

” Ada juga orang-orang yang terbukti mencoblos surat suara lebih dari satu kali. Nah, dari sekian banyak alasan dilakukan pemungutan suara ulang, yang paling banyak karena ada pembukaan kotak suara. Jadi ada pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan prosedur,” ujarnya.

Di antaranya, kata Edward Siregar, ada yang dibuka semalam sebelum (pemilihan), juga dibuka saat kotak suara dalam proses perjalanan dari TPS ke PPK Kecamatan. Dimana di tengah-tengah perjalanan kotak suara dibuka.

Atas temuan Bawaslu di pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur yang ada ini, maka ada dua rekomendasi Panwascam di Kecamatan untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Pertama, karena kejadian di TPS, atau karena saat rekapitulasi di Kecamatan.

” Kalau soal pelanggaran politik uang, Bawaslu telah menerima 40 laporan dari seluruh Indonesia. Yang akan dilanjutkan ke proses hukum ada 37 laporan. Dan yang terbanyak ditemukan di Sulawesi Selatan ada delapan kasus, Sumatra Utara tujuh kasus, Lampung tujuh kasus, Jawa Tengah ada lima kasus dan selain itu tersebar di bebrapa daerah,” paparnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close