Politik

Bawaslu Minta KPU Buat Aturan Pilkada Simpel

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Komisioner Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan atau Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang simpel, mudah dilaksanakan dan tidak melanggar undang-undang (UU).

Seperti mantan narapidana, yang tak boleh maju dalam pilkada 2020 nanti, menurut Bagja, itu bertentangan dengan UU, karena UU tidak melarang. “Kalau memaksa dibuat PKPU pasti akan digugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Sistem informasi pencalonan (Silon), sistem informasi partai politik (Sipol), dan sistem penghitungan (Situng) oleh KPU sendiri dianggap wajib. Padahal, itu hanya alat bantu untuk pengecekan materi, verifikasi partai, dan penghitungan untuk mempermudah masyarakat mengetahui saja.

“Jadi, kalau ada partai yang materi dan verfikasinya belum penuhi Sipol, jangan lalu dibatalkan sebagai peserta pemilu atau pilkada. Kan, masih ada tahapan pertama, kedua, dan ketiga. Jangan sudah dimatikan dari awal, agar lahir pemimpin yang terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

Sama halnya dengan perbuatan tercela. Menurut Bagja, tak perlu diatur dengan detil karena alat buktinya sulit. Untuk ini, bagi Bawaslu cukup dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

“SKCK sudah cukup sebagai bukti bahwa seseorang itu baik atau tidak,” tambahnya.

Sementara itu terkait, daftar pemilih tetap (DPT), Bawaslu minta KPU menarik DPT itu ke Kemendagri, agar Dukcapil dan KPU satu suara terkait jumlah DPT pilkada dan pemilu tersebut. Dengan begitu, maka sistem itu satu dan tak ada lagi DPT ganda dan sebagainya.

Pada prinsipnya kata Bagja, pilkada langsung ini sudah bagus dan kalau ada kekurangan harus terus dilakukan penyempurnaan. “Bukannya beralih sistem ke pilkada oleh DPRD,” pungkasnya. (MU)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close