Politik

Bawaslu: KPU Wajib Jalankan Putusan terkait OSO

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalankan Putusan Bawaslu memerintahkan KPU RI memasukkan nama Oesman Sapta Odang dalam daftar calon tetap anggota DPD RI 2019.

“Terkait Putusan Bawaslu tersebut, kami belum mendengar apa sikap KPU karena belum secara resmi mendapatkan pemberitahuan,” kata Abhan dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

Dia menegaskan bahwa KPU harus sesegera mungkin mengeksekusi putusan terkait status pencalonan Oso tersebut sebagai peserta Pemilu calon anggota DPD RI 2019.

Hal itu menurut dia dalam rangka sesuai norma dalam Pasal 462 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu bahwa KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib tindak lanjuti putusan Bawaslu paling lambat tiga hari kerja.

“Kami minta KPU eksekusi untuk hormati hubungan penyelenggara Pemilu untuk kepastian hukum. Putusan Bawaslu tersebut tanggal 9 Januari 2019,” ujarnya.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan hingga Selasa (15/1), lembaganya belum menerima pemberitahuan eksekusi atau tindak lanjut KPU terkait Putusan Bawaslu tersebut.

Dia mengatakan selain alasan kepatuhan atas UU Pemilu, ada beberapa hal yang paling penting yang menjadi pertimbangan KPU untuk segera menindaklanjuti Putusan Bawaslu tersebut.

“Pertama, akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Tata Usaha Negara nomor 242, bahwa sampai hari ini sudah tidak ada lagi calon anggota DPD RI,” kata Ratna.

Hal itu menurut dia karena telah dicabut oleh Putusan PTUN yaitu SK KPU nomor 1130 tentang daftar calon tetap anggota DPD RI maka SK KPU itu sudah tidak berlaku.

Dengan demikian menurut dia, calon anggota DPD yang telah ditetapkan di daftar calon tetap yang dituangkan dalam SK KPU nomor 1130 itu dianggap tidak ada.

“Kedua akibat hukumnya adalah tidak terpenuhinya hak konstitusional dari pelapor atas nama Oesman Sapta yang telah diputuskan dalam putusan administrasi Bawaslu nomor 008,” katanya, seperti dikutip Antara.

Menurut dia beberapa hal tersebut harus menjadi perhatian penting KPU untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu tersebut karena berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara yang dalam DCT yang SK-nya sudah dicabut atau dibatalkan PTUN.

Karena itu menurut dia, tindakan KPU menerbitkan surat keputusan baru sebagai tindakan atau perintah dari Putusan Bawaslu menjadi sangat penting untuk dilakukan untuk mengembalikan hak konstitusionl calon anggota DPD. (JS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close