Konsultasi Hukum

Batas Pertanggungjawaban Pidana Anak

Yth, Redaksi Senayan Post
Perkenankan saya ingin bertanya, anak saya umur 15 tahun putus sekolah terkena kasus turut serta melakukan pencurian bersama temannya yang berumur 12 tahun.

Pencurian itu dilakukan pada malam hari di sebuah warung, dengan cara membongkar kaca jendela. Beberapa hari setelah kejadian anak saya ditahan oleh kepolisian dan diproses secara hukum. Sedangkan teman anak saya yang berumur 12 tahun tersebut tidak ditahan dan dikenakan wajib lapor.

Pertanyaan saya, batasan usia berapa tahun pelaku tindak pidana anak yang dapat di proses secara hukum? Dan mengapa teman anak saya tersebut yang berumur 12 tahun tidak ditahan sedangkan menurut pengakuan anak saya temannya itu yang mendalangi pencurian tersebut?

Atas jawabannya kami ucapkan terimakasih.
Ibu W Lampung.

Yth Ibu W di Lampung.
Pertanyaan ibu hampir sama dengan tulisan kami yang telah dimuat di Senayan Post beberapa waktu yang lalu, tetapi tak ada salahnya kami coba ulas lagi seputar batasan pertanggung jawaban pidana anak.

Kami turut prihatin atas kasus yang sedang dialami oleh anak ibu, semoga kejadian itu ada hikmahnya agar ke depannya ibu lebih berhati-hati lagi dalam melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pergaulan anak ibu, dan semoga menjadi pembelajaran bagi anak ibu agar kelak ia dapat berubah menjadi lebih baik.

Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Undang-undang SPPA merupakan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

Undang-undang Pengadilan anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, (pasal 1, angka 1 UU SPPA).

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, (pasal 1 angka 2 UU SPPA).

Sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, (pasal 1 angka 3 UU SPPA).

Pasal 21 UU SPPA menyebutkan: ” Dalam hal anak berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil kepututsan untuk :
a. Menyerahkannya kembali kepada orangtua/wali; atau b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintnah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.”

Menjawab pertanyaan ibu bahwa anak ibu diproses secara hukum dan saat ini sedang dilakukan penahanan, kemungkinan karena anak ibu melakukan dugaan tindak pidana yang melanggar pasal 363 (2) KUH Pidana, jo pasal 55 KUH Pidana, dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun pidana penjara untuk orang dewasa.

Tetapi ancaman hukuman terhadap anak, dalam undang-undang diatur jika pelaku nya anak dibawah umur (kurang dari 18 tahun) ancaman hukuman ½ (seperdua) dari ancaman hukuman orang dewasa.

Terhadap kasus yang dihadapi anak ibu kemungkinan juga tidak terjadi kesepakatan diversi atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, karena proses diversi wajib diupayakan apabila anak melakukan tindak pidana yuang ancaman hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dengan demikian proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan.

Meskipun proses peradilan tetap dilanjutkan hukuman yang diberikan kepada anak tentunya harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengutamakan keadilan restoratif.

Namun demikian nanti fakta dalam persidangan yang dapat membuktikan apakah anak ibu terbukti bersalah atau tidaknya.

Sedangkan temannya yang berusia 12 tahun tidak ditahan karena undang-undang telah mengatur demikian (lihat Pasal 21 UU SPPA), tetapi pada proses hukum di persidangan anak tersebut tetap dihadirkan sebagai saksi.

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

EKA INTAN PUTRI, S.H., M.H.
Advokat/ Ketua LKBH Intan Lampung

KOMENTAR
Tags
Show More
Close