Basuki Jelaskan Gemuknya Anggaran PUPR di 2021

Basuki Jelaskan Gemuknya Anggaran PUPR di 2021

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran belanja paling besar di antara kementerian/lembaga lainnya. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, total pagu anggaran PUPR mencapai Rp149,8 triliun.

Angka ini mengalami kenaikan signifikan bila dibandingkan outlook anggaran PUPR pada 2020 yang hanya sebesar Rp75,6 triliun. Pun demikian dengan realisasi anggaran pada 2019 yang mencapai sebesar Rp100,6 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan lonjakan signifikan terhadap anggaran kementeriannya terjadi sebagai kompensasi atas penundaan program-program yang akan dikejar pada tahun depan. Pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Awal 2020, anggaran PUPR dialokasikan sebesar Rp120,22 triliun.

Kemudian pihaknya merelokasi anggaran sebanyak Rp44,59 triliun, sehingga DIPA Revisi 2020 Kementerian PUPR menjadi sebesar Rp75,63 triliun. Hal ini imbas penundaan sejumlah program dan pekerjaan kementerian akibat meluasnya dampak wabah pandemi covid-19.

“2020 ini Kementerian PUPR merelaksasi atau men-delay beberapa pekerjaan, bukan menunda atau membatalkan. Jadi yang tadinya single years dijadikan multiyears atau yang belum lelang kita jadikan prioritas di 2021,” kata Basuki dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021 secara virtual, Jumat, 14 Agustus 2020.

Lalu pada pagu indikatif 2021, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp115,58 triliun. Alokasi anggaran tersebut sudah termasuk program dan pekerjaan kementerian yang ditunda dan dialihkan ke 2021.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan Menteri Keuangan (Menkeu) pada 8 Agustus 2020, Kementerian PUPR mendapatkan tambahan anggaran sebanyak Rp34,23 triliun. Sehingga total pagu anggaran Kementerian PUPR menjadi Rp149,81 triliun.

“Kami mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp34,23 triliun dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi,” urai Basuki.

Ia menerangkan bahwa tambahan anggaran tersebut dialokasikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk sejumlah program. Pertama, untuk ketahanan pangan sebesar Rp9,54 triliun berupa pembangunan food estate eks proyek lahan gambut (PLG) Kalimantan Tengah dengan total anggaran Rp6,1 triliun.

Lalu pembangunan food estate di luar eks PLG dengan anggaran Rp332,2 miliar. Ketahanan Pangan Nasional Rp2,9 triliun, pembangunan food estate Humbang Hasundutan Rp125 miliar, serta pembangunan jaringan irigasi tanah di Belu sebesar Rp75 miliar.

Kedua, tambahan anggaran Rp34,23 triliun itu juga akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan kawasan industri di Batang (4.000 ha) dan Subang (1.600 ha) dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp9,68 triliun.

“Jadi kawasan industri ini Kementerian PUPR mendapatkan tugas untuk menyiapkan prasarana dan dasarnya, seperti jalan-jalannya, interchange dengan tol, kemudian sumber daya airnya, sanitasinya, dan juga rumah-rumah susun untuk para pekerjanya nanti,” urai Basuki.

Ketiga terkait program penambahan konektivitas jalan dengan total anggaran Rp5,57 triliun. Selanjutnya untuk penguatan kualitas infrastruktur dan peningkatan kesiapan dan pengelolaan proyek dengan anggaran Rp240,2 miliar. Terakhir untuk pengendalian banjir Jakarta dan daerah lainnya dengan anggaran tambahan sebanyak Rp3,7 triliun.

“Di sisi lain ada perubahan dan tambahan anggaran pada sumber pendanaan rupiah murni pendamping, pinjaman atau hibah luar negeri, dan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dengan total Rp2,77 triliun,” pungkas Basuki.