Banyak Gugatan atas Larangan Eks Napi Nyaleg, KPU Dipanggil MA

Banyak Gugatan atas Larangan Eks Napi Nyaleg, KPU Dipanggil MA

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima panggilan dari Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Aturan itu melarang eks koruptor menjadi calon anggota legislatif.

“MA meminta kita menjawab (gugatan). Kan sejumlah pihak sudah melakukan judicial review ya,” kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (24/7/2018).

Arief mengatakan ada beberapa panggilan diterima KPU. Panggilan diterima tak bersamaan lantaran sejumlah pihak yang juga mengajukan gugatan dalam kurun waktu yang berbeda-beda.

“Ada yang kemarin, ada yang kemarin lusa, ada yang hari ini,” ungkap Arief.

Dia mengatakan ada sekitar lima sampai enam gugatan terhadap PKPU tersebut. KPU, kata dia, sudah mempersiapkan jawaban berbeda-beda dari setiap gugatan.

“Setiap orang punya dalilnya sendiri-sendiri. Jadi kita harus menjawab dalil-dalil itu (berbeda-beda) karena memang dalilnya juga berbeda-beda,” tukas Arief.

Menurut dia, KPU memiliki waktu 14 hari untuk merespon gugatan-gugatan tersebut terhitung sejak surat diterima dari MA.

Sementara itu, dilansir dari laman kepaniteraan MA, setidaknya ada 8 pihak yang menggugat PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yaitu:

1. Nomor 43 P/HUM/2018
Penggugat: Wakil Ketua DPRD M Taufik (pernah dihukum 18 bulan penjara dalam kasus korupsi KPUD DKI Jakarta)
Tanggal masuk gugatan: 10 Juli 2018
Status: Dalam proses pemeriksaan

2. Nomor 44 P/HUM/2018
Penggugat: Djekmon Amisi
Tanggal masuk gugatan: 10 Juli 2018
Status: Dalam proses pemeriksaan

3. Nomor 45 P/HUM/2018
Penggugat: Wa Ode Nurhayati (mantan anggota DPR, pernah dihukum 6 tahun penjara dalam kasus korupsi)
Tanggal masuk gugatan: 10 Juli 2018
Status: Dalam proses pemeriksaan

4. Nomor 46 P/HUM/2018
Penggugat: Jumanto
Tanggal masuk gugatan: 18 Juli 2018
Status: Dalam proses pemeriksaan

5. Nomor 47 P/HUM/2018
Penggugat: Masyhur Masie Abunawas dkk
Tanggal masuk gugatan: 12 Juli 2018
Status: Dalam proses pemeriksaan.

6. Nomor 49 P/HUM/2018
Penggugat: Abdulgani AUP
Tanggal masuk gugatan: 12 Juli 2018
status: Dalam proses pemeriksaan

7. Nomor 51 P/HUM/2018
Penggugat: Usman Effendi
Tanggal masuk gugatan: 20 Juli 2018
Status: Dalam proses pemeriksaan

8. 53 P/HUM/2018
Penggugat: Ririn Rosyana
Tanggal masuk gugatan: 20 Juli 2018
Status: Dalam proses pemeriksaan