Bangun Ibu Kota Baru, Asosiasi Real Estate Dipastikan Ikut Berpartisipasi

Bangun Ibu Kota Baru, Asosiasi Real Estate Dipastikan Ikut Berpartisipasi
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Sumber pendanaan pembangunan Ibu Kota negara baru dipastikan tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah rencananya akan memprioritaskan pendanaan dari pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk merealisasikan rencana pemindahan Ibu Kota negara.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya sudah mensosialisasikan hal ini kepada pihak swasta dan BUMN. Bahkan, asosiasi Real Estate Indonesia (REI) dipastikan akan turut aktif membangun kota pengganti DKI Jakarta ini.

“Mereka (REI) siap masuk tanpa menggunakan APBN,” kata dia di Gedung Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Bambang menjelaskan, REI hanya meminta kepastian hak pengelolaan kepada pemerintah. “Yang dibutuhkan adalah kepastian terutama dari segi penggunaan lahan,” ujarnya.

Kepastian hak kelola tanah ini menjadi penting, agar ke depannya proses konsesi lahan tidak terganggu.

Bambang memastikan skema pembiayaan dengan memprioritaskan KPBU dan pihak swasta tidak memerlukan aturan baru dari pemerintah. Pemerintah disebut hanya perlu mengeluarkan kepastian hak kelola tanah kepada pihak-pihak swasta.

“Mereka butuh kepastian mendapatkan konsesi untuk lahan, jangan sampai kemudian diganggu gugat atau terganggu dalam proses perjalanannya,” tuturnya.

Sebagai informasi, rencananya pemindahan Ibu Kota negara akan memerlukan anggaran sebesar Rp446 triliun. Sebagian besar sumber dana akan berasal dari skema KPBU, yakni Rp340,6 triliun dan Rp95 triliun melalui pihak swasta.

Pemerintah rencananya hanya menganggarkan Rp30 triliun dari APBN.

Sumber:inews.com