Nasional

Badan Otoritas Ibu Kota Negara Diberi Kewenangan Luas Soal Investasi

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan investasi di ibu kota baru tak perlu lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Karena semua proses investasi akan diurus oleh Badan Otoritas Ibu Kota Negara (BOI) yang nantinya akan diberikan kewenangan seluas-luasnya oleh pemerintah.

“(Investasi) tidak perlu (melalui BKPM). Badan otoritas diberikan kewenangan yang luas,” ucap Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (26/2/2020).

Sejauh ini, Suharso mengklaim sudah ada beberapa investor yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi di ibu kota baru. Investor itu tak hanya dari dalam negeri, tapi juga asing.

“Ya banyak lah termasuk Korea Selatan, Spanyol juga ingin, kemudian Jepang, Amerika Serikat, dan Jerman,” terang Suharso.

Hanya saja, belum ada kesepakatan satu pun antara pemerintah dengan calon investor yang berminat menanamkan dana di ibu kota baru. Pasalnya, pemerintah masih memetakan proyek dan skema apa saja yang bisa ditawarkan untuk investor.

“Kami belum bisa bilang pasti karena kami juga belum menawarkan apa. Kami harus merinci dulu. Nanti setelah rinci ada cluster satu, dua, dan tiga. Misalnya cluster satu siapa yang tertarik,” papar Suharso.

Nantinya, proses pembentukan BOI dan rincian proyek mana saja yang akan ditawarkan ke investor akan berjalan paralel dengan perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Ibu Kota Negara. Dengan begitu, proses pembentukan BOI diharapkan bisa segera rampung.

“(Pembentukan BOI) tidak harus (menunggu RUU Ibu Kota Negara rampung). Ada peraturan presiden (perpres) sendiri. Nanti dilihat ada perkembangannya,” ujar Suharso.

Dalam skema awal, pemerintah menyebut pembangunan ibu kota baru membutuhkan dana Rp466 triliun, di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan berkontribusi 19 persen.

Suharso bilang pemerintah hanya menggunakan dana APBN sebesar Rp90 triliun. Sementara, sisanya akan bersumber dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp254 triliun dan investasi langsung Rp122 triliun.

Sementara, pemerintah menargetkan soft ground breaking pembangunan ibu kota baru akan dilakukan pada tahun ini. Kemudian, pembangunan dilanjutkan pada 2021 hingga 2024.

“Semester I 2024 ditargetkan sudah dinyatakan sebagai Ibu Kota Negara atau sudah bisa menjalankan fungsinya sebagai Ibu Kota Negara,” kata Suharso.

Pembangunan ibu kota baru, tambah Suharso, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk 3 juta pekerja. Pemerintah akan fokus pada pembangunan yang ramah lingkungan. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close