OpiniTak Berkategori

Azyumardi Gagal Paham terhadap Pertarungan Pancasila Vs Khilafah

Oleh : Surya Fermana dan Imas Senopati*

Pertarungan ideologi di Pilpres 2019 tak terhindarkan. Jejak-jejak digital dan alat peraga kehendak mewujudkan Khilfah dengan mudah kita temui. Sinyalemen Maestro Intelijen AM Hendropriyono bukan isapan jempol belaka namun suatu ancaman yang nyata terhadap dasar negara Pancasila dan NKRI.

Anggapan bahwa dalam Pilpres 2019 ini bukan perang ideologi karena hanya menilai latar belakang pasangan calon (Paslon) adalah pandangan yang sempit dan keliru. Katakanlah salah satu calon punya latar belakang militer dan sekuler sedangkan salah satu calon lainnya berasal dari kaum agamis akan menggugurkan tesis adanya pertarungan ideologi. Sepintas argumen tersebut mengatakan di mana konflik ideologinya, wong salah satu kubu juga mengambil unsur agama. Pendapat itu dikemukakan Azyumardi Azra (AA) dalam tulisannya di Harian Kompas tanggal 11 April 2019.

Terhadap pandangan itu dapat ditanggapi berikut ini. Pertama, perlu disikapi bahwa pandangan Azyumardi tidak dapat membedakan antara Islam dan Khilafahisme dan penilaian dinisbahkan pada individu calon bukan arus utama pendukung calon yang mengendalikan pola kampanye dan tujuan kemenangan. Terkait KH Ma’ruf Amin (KMA), beliau adalah Rois Aam PBNU yang lazim diketahui NU semenjak Muktamar tahun 1984 di Situbondo menerima Pancasila sebagai asas tunggal sebagai dasar negara di NKRI.

Kedua, AA menyebut Gerakan 212 sudah terfragmentasi, antara lain disebut KH Ma’ruf Amin yang pada awalnya ikut di gerakan itu sudah berada di seberang. Kenyataannya memang demikian, tapi AA lupa bahwa kepindahan KMA ke pihak seberang tak membawa serpihan gerakan. Gerakan 212 tetap berjalan utuh meski dengan kemasan baru. Tokoh-tokoh sentralnya tetap menjadi pengendali utama.

Nuansa seragam dan eksklusif terlihat dalam kampanye calon tertentu dalam Kampanye Akbar di GBK itu, sampai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono–partai pendukung koalisi Prabowo-Sandi– mengirim surat kepada petinggi partai Demokrat untuk memastikan model kampanya yang disebutnya bisa memecah belah Indonesia.

Di panggung kampanye terlihat tokoh-tokoh yang mempromosikan Khilafah berpidato. Rizieq sendiri sebagai tokoh utama pendukung jelas dan terang dukung Khilafah dan NKRI bersyariah. Run down acara kampanye juga dinilai eksklusif kurang merepresentasikan Prabowo-Sandi sebagai calon pemimpin bangsa yang majemuk.

Ide khilafah kali ini bukan hanya bersifat nasional/lokal tapi ada juga dalam lingkungan strategis global ancaman kekhilafahan global yang direpresentasi Hizbut Tahrir dan ISIS. Sangat berbahaya membiarkan benang merah lokal dan global bertemu dengqn arus global yang dapat mengakibatkan konflik seperti di Syiria dan Iraq.

Jokowi sudah jelas menjadi musuh utama ideologi khilafah karena dengan tegas melalui sebuah PERPPU –yang kemudian disetujui DPR menjadi undang-undang– membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menjadi perluasan Hizbut Tahrir Internasional yang mengusung kekhilafahan global.

Sulit dibantah, Khilafahisme bersikap takfiri dengan mengkafirkan dan menyalahkan semua sistem dan ideologi di luar khilafah, termasuk Pancasila dan NKRI. Ideologi dan sistem hanya satu yaitu Khilafah. Artinya paham itu akan berbenturan dengan Pancasila sebagai asas tunggal. Memang ada anggapan umum mengatakan nanti juga kalau menang mereka dilibas. Namun anggapan umum itu perlu disodorkan bukti siapa yang lebih dominan dalam corak dan kegiatan kampanye dan jumlah antarfriksi dalam satu kubu sejauh ini.

Mungkin perlu sumpah setia pada Pancasila dan NKRI bagi seluruh tim sukses calon apabila tesis Pancasila vs Khilafah masih diragukan. Tapi Pilpres sudah di depan mata, sementara nuansa kobaran gerakan khilafah terus mewarnai sejumlah kampanye pasangan 02. Simbol-simbol yang biasa dipakai Hizbut Tahrir Internasional dan ISIS dikibarkan.

Memang masih diperdebatkan simbol-simbol itu sebenarnya.simbol Tauhid atau HTI, tapi memori sejarah tak akan kita lupakan, bahwa simbol-simbol itu bermunculandi Indonesia pasca kelahiran HTI dan setelah semarak gearakan ISIS dan gerakan sejenisnya di Timur Tengah.
Simplifikasi yang disodorkan AA sifatnya asumtif dan menunjukkan tinjauan tanpa bacaan luas dan fenomenal. Tinjauan yang sepotong-sepotong, tidak dalam “jahitan” yang utuh.

Bisa jadi pihak 02 secara organisatoris hanya memanfaatkan gerakan khilafah itu secara pragmatis untuk memenangkan pertarungan merebut kursi RI-1, tanpa menyadari bahwa mereka akan menjadi penumpang dominan kekuasaan.

Hal ini pagi-pagi sudah tercermin dari penguasaan panggung dari sejumlah perhelatan yang digelar untuk mendukung Pasangan 02. Konteks inilah agaknya yang luput dari amatan Azyumardi.

*Kedua penulis pengamat sosial keagamaan dan ketatanegaraan

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close