ASN Tak Netral di Pilkada Bakal Dapat Sanksi Lebih Berat, KemenPANRB hingga KASN Siapkan SKB

ASN Tak Netral di Pilkada Bakal Dapat Sanksi Lebih Berat, KemenPANRB hingga KASN Siapkan SKB
JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pemerintah masih menghadapi masalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada walau sudah ada aturannya. Guna mengatasinya, 5 instansi akan meneken surat keputusan bersama (SKB) di mana satunya mengatur sanksi bagi ASN yang tak netral di Pilkada.
Kelima instansi tersebut yakni KemenPAN-RB, Kemendagri, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bawaslu, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo, menyatakan dalam SKB tersebut sanksi bagi ASN yang terbukti tak netral akan dipertegas. Ia meminta ASN yang melanggar netralitas jangan hanya diberi sanksi teguran tertulis, melainkan bila perlu diturunkan jabatannya atau diberhentikan.
Sanksi tersebut, kata Tjahjo, juga berlaku bagi pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau kepala daerah yang terbukti memobilisasi ASN dan tidak menjalankan rekomendasi sanksi dari KASN.
KemenPANRB hingga KASN Siapkan SKB, Sanksi Lebih Berat ASN Tak Netral di Pilkada (1)
Paparan Tjahjo di webinar soal netralitas ASN. Foto: Youtube/KemenPAN-RB
“Harus dipertegas tanpa pandang bulu. (ASN yang melanggar netralitas) harus disanksi, kalau perlu diberhentikan, kalau perlu turun jabatan. Karena yang diinginkan Pak Jokowi dan Ma’ruf Amin urusan netralitas dan profesionalisme ASN sudah selesai dengan baik,” ujar Tjahjo dalam webinar ‘Netralitas dan Kewaspadaan Politisasi ASN dalam Pilkada Serentak 2020’ pada Senin (10/8/2020).
“Sanksinya harus tegas, kalau cuma peringatan tertulis enggak ada gunanya. Pejabat yang ditingkat yang lebih tinggi terlibat secara langsung bisa diberhentikan secara tidak hormat, ada sanksi moralnya penurunan pangkat atau pemindahan dalam rangka jabatan yang harus diturunkan. Termasuk penundaan kenaikan gaji, tunjagan kinerja kita kurangi atau setop,” sambungnya.
KemenPANRB hingga KASN Siapkan SKB, Sanksi Lebih Berat ASN Tak Netral di Pilkada (2)
Paparan Tjahjo di webinar soal netralitas ASN. Foto: Youtube/KemenPAN-RB
Tjahjo melanjutkan ketika SKB tersebut sudah diteken, masyarakat yang menemukan dugaan ASN tak netral bisa melaporkan ke Bawaslu setempat. Selanjutya Bawaslu setempat akan memeriksa dugaan pelanggaran itu dan meneruskannya ke Bawaslu RI hingga KASN apabila terbukti.
Kemudian KASN akan memeriksa laporan tersebut dengan memeriksa bukti-bukti. Apabila ASN terbukti melanggar, KASN meneruskan rekomendasi sanksi kepada PPK atau kepala daerah setempat. Jika kepala daerah tidak mengikuti rekomendasi tersebut, KASN akan melaporkannya ke presiden.
Ia menegaskan, selama ini masih maraknya pelanggaran netralitas ASN karena beberapa sebab. Seperti pemberian sanksi masih lemah, adanya intervensi dari pimpinan hingga motif untuk mempertahankan jabatan.
“Adanya motif mempertahankan jabatan misalnya di suatu daerah seorang kepala sekolah yang dia timses kemudian jadi kepala dinas (ketika calon yang didukung menang). Ada yang jadi kepala sekolah tapi merangkap pimpinan proyek (pimpro), pasti pikirkan pimpronya daripada mengurusi tugas utama sebagai kepala sekolah,” ucapnya.
Tjahjo menyebut, dampak ketidaknetralan pasti akan timbul diskriminasi pelayanan, benturan kepentingan, munculnya kesenjangan dalam ASN, dan ASN menjadi tidak profesional.
“Kalau jaman bisa dulu ada 3 desa yang berjejer. Desa 1 partai besar menang mutlak, desa sebelah kalah telak, desa 3 menang. Desa yang kalah telak tidak dibangun. Fungsi peran ASN harusnya tidak begitu, baik dalam layanan publik perizinan dan fungsinya ASN sebagai pemersatu bangsa,” tutupnya.