Ekonomi

Aset Negara di Jakarta Akan Dijadikan Tempat Wisata Kelas Dunia

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Pemerintah rupanya memiliki ide untuk mengubah aset negara di DKI Jakarta menjadi pusat brand wisata internasional, seperti Universal Studio maupun Disneyland.

Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengungkap gagasan pemanfaatan aset negara untuk kepentingan komersial tersebut.

“Ada ide misalnya Jakarta ada internasional brand soal wisata. Seperti Universal Studio, Disneyland, Lego Land, itu belum ada,” kata Encep di Kantor DJKN, Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Tak hanya Jakarta Pusat, Encep juga tak menutup kemungkinan wilayah Jakarta lainnya dapat dijadikan lokasi brand wisata internasional tersebut. Ia kemudian menyebutkan Jakarta Timur sebagai salah satu wilayah yang berpotensi untuk dijadikan lokasi brand wisata internasional.

“Ada yang menyarankan di Jakarta, mungkin di Jakarta Timur atau di mana, ada kawasan wisata itu. Kami sedang mengumpulkan ide-ide,” ungkapnya.

Ide memasukkan brand wisata internasional tersebut muncul saat pemerintah berupaya untuk memanfaatkan aset pemerintah di Jakarta seiring pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Berdasarkan paparannya, total aset negara yang dapat dimanfaatkan di Jakarta mencapai Rp1.400 triliun.

Encep mengatakan pemerintah saat ini mempertimbangkan untuk menggandeng pihak swasta dalam pemanfaatan aset-aset tersebut.

“Jadi kami ingin Jakarta hidup juga. Kami ingin mempertahankan aset-aset yang di Jakarta, apakah itu masih bisa dipakai, atau bisa kerja sama dengan swasta. Misalnya, konsesi 30 tahun atau berapa puluh tahun,” jelasnya.

Pemerintah sendiri, lanjut Encep, sudah mengundang beberapa investor asing dalam membahas rencana ataupun ide-ide pemanfaatan aset di Jakarta itu.

“Kami juga udah undang investor untuk sharing,” tukasnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Hal itu dilakukan karena pembangunan ibu kota baru juga akan dilakukan secara bertahap.

Pada tahun ini, Suharso menjelaskan proses pemindahan ibu kota dilakukan dengan merancang masterplan pembangunan, dan perumusan Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara.

“Pada 2020 mulai masterplan, kemudian penetapan rencana tata ruang kawasan, kemudian pembahasan Rancangan UU (RUU) Ibu Kota Negara. RUU ini sudah kami susun, dan sekarang sedang dalam proses sirkulasi di kementerian,” ungkapnya.

Untuk groundbreaking atau pencanangan ibu kota baru ditargetkan dilakukan pada 2021. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan membangun bangunan fungsi pendukung hunian, rumah sarana, dan infrastruktur kesehatan.

“(Pembangunan) jaringan telekomunikasi pada 2023, penyiapan lahan, diplomatic compoundupgrading bandara dan pelabuhan termasuk tahun 2023,” jelasnya.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close