Konsultasi Hukum

Asas Retroaktif dalam Pemberlakuan Norma Hukum

Selamat pagi pengsuh rubrik konsultasi hukum. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) setelah tidak lolos sengketa proses di Badan Pengawas Pemilu lalu mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha Negara (TUN) dengan obyek sengketa surat Kuputusan Komisi Pemilihan Umum.

Salah satu dalil yang digunakan oleh PKPI adalah KPU memberlakukan asas retroaktif sehingga merugikan partai menjadi tidak lolos sebagai peserta pemilu dengan alasan ada keadaan hukum baru setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Apakah yang dimaksud asas retroaktif dan apa akibat hukumnya apabila asas tersebut diberlakukan ?

Santo, Jakarta

Jawaban
Terimakasih atas pertanyaan saudara, dalam menjawab pertanyaan ini saya akan fokus pada pertanyaan dan akan sekaligus saya uraiakan contohnya.

Asas retroaktif adalah suatu asas yang memberlakukan norma hukum baru secara surut untuk menjangkau kebelakang kejadian (peristiwa hukum) yang sudah lampau, sedangkan lawannya adalah asas non retroaktif yakni suatu asas yang tidak membolehkan norma baru diberlakukan secara surut.

Sedangkan akibat hukum memberlakukan asas retroaktif atas norma baru dapat menimbulkan kerugian terhadap yang langsung terkena atas berlakunya peraturan baru, padahal andaikan peraturan yang dikeluarkan tidak diberlakukan surut maka badan atau orang perorang yang terkena tidak akan menderita kerugian.

Sebagai contoh PKPI adalah partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan KPU.

Dalam perjalanan pasal 173 diuji ke Mahkamah Konsitusi dengan lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya memutuskan terkait frasa “telah ditetapkan” dalam pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma dalam pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum.

Ptusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding) maksudnya putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak di ucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonsia.

Atas sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi Komisi Pemilihan Umum tidak salah melaksanakan atau mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi merubah atau mengganti peraturan yang sudah berjalan.

Hanya saja kekeliruan KPU memberlakukan Peraturan baru dengan menggunakan azas retroaktif padahal asas tersebut tidak bisa diterapkan dinegara kita dan juga keputusan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat frasa retroaktif atau berlaku surut, maka seharusnya peraturan baru berlaku non retroaktif hal ini sesuai dengan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi Putusan Mahkamah Konstitusi memperolih kekuatan Hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Atau dengan kata lain keputusan Mahkamah Konstitusi berlaku untuk kedepan dan tidak dapat menjangkau yang kebelakang.

Bahwa sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2018, KPU telah menerbitkan Peraturan terkait pemberlakukan verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2019 termasuk PKPI, dimana hasil dari verifikasi PKPI sudah dinyatakan memenuhi syarat adminstrasi dan selaku partai lama hanya daerah otonom baru yang di verifikasi faktual dimana pada tanggal 22 Desember 2017 KPU menerbitkan Berita Acara hasil akhir penelitian administrasi dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2019 dan hasilnya PKPI telah dapat mengikuti pemilu 2019.

Bahwa dengan terbitnya Peraturan KPU pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU tidak membatalkan produk hukum yang telah atau terlanjur diterbitkan yang memiliki konsekwensi hukum padahal KPU selaku badan atau Pejabat TUN memiliki asas Contrarius Actus yaitu asas dimana Pejabat TUN yang menrbitkan keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya.

Maka sangat beralasan bila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta membatalkan surat keputusan KPU yang menjadi obyek sengketa, karena dengan asar retroaktif telah menimbulkan kerugian bagi PKPI

Hormat kami
Eka Intan Putri,S,H.,M H/Advokat

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close