Konsultasi Hukum

Apakah Undang Undang yang Dijudicial Review Bisa Dibatalkan Sepenuhnya oleh MK?

Selamat pagi pengasuh Konsultasi Hukum di Senayanpost.com.

Seperti yang kita ketahui bersama, Judicial Review merupakan suatu proses pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu aturan atau norma baru serta peraturan dimana peraturan tersebut apakah lebih rendah terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam praktiknya lembaga peradilan baik MA maupun MK yang melakukan tersebut, bedanya hanyalah MK melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-undang Dasar 1945 sedangkan MA melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU yang ada.

Dalam kesempatan kali ini yang ingin saya tanyakan dalam kewenangan MK itu sendiri dalam melakukan prosese Judicial Review itu sendiri yakni apakah ketika ada UU yang diajukan untuk Judicial Review di MK, mungkinkah hasil dari UU yang sudah ditetapkan tersebut dapat dibatalkan?

Eduard, Jakarta

Terima kasih atas pertanyaan Anda, menurut kami karena pertanyaan anda terkait dengan Judicial Review terhadap suatu undang-undang, kami berpendapat bahwa Judicial Review yang dimaksud disini adalah uji materiil terhadap suatu UU.

Dalam lingkup pertanyaan yang Anda maksud, kami berasumsi bahwa apa mungkinkah MK dalam menguji suatu UU tidak hanya membatalkan pasal yang dimohonkan saja, tetapi juga membatalkan keseluruhan UU tersebut, jawabannya adalah iya, MK bisa membatalkan keseluruhan UU tersebut.

Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006. Pemohon mengajukan permohonan Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (“UU KKR”) terhadap UUD 1945.

Pada intinya antara lain adalah para Pemohon menilai Pasal 1 ayat (9), Pasal 27, Pasal 44 dari UU KKR berpotensi melanggar hak konstitusi dari pemohon dengan cara langsung maupun tidak langsung merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak korban hak asasi manusia yang selama ini telah dilakukan oleh para Pemohon.

Akhirnya setelah melalui proses pemeriksaan, mendengar keterangan saksi dan ahli, serta menilai bukti-bukti yang ada, akhirnya MK mengabulkan permohonan para Pemohon, menyatakan UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jadi, dari sini dapat kita lihat bahwa MK bisa saja memutus perkara uji materiil suatu UU tidak hanya dengan membatalkan pasal yang dimohonkan, tetapi bisa juga membatalkan keseluruhan UU dan menyatakan suatu UU tidak berlaku lagi.

Sebagai contoh lain Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan keberlakuan secara keseluruhan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Demikian putusan dengan Nomor 85/PUU-XII/2013, MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Joseph M.E Pauner, SH
Advokat/Konsultan Hukum

KOMENTAR
Tags
Show More
Close