Nasional

Antisipasi Pesantren Anti-NKRI, Kemenag Akan Atur Langsung Pendiriannya

TANGERANG, SENAYANPOST.com – Kementerian Agama berencana mengambilalih izin pendirian pesantren di Tanah Air. Kebijakan itu dilakukan guna mengantisipasi pesantren-pesantren yang anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dikutip dari NU Online, Kasubdit Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Basnang Said mengatakan, dulu izin pendirian pesantren dikeluarkan Kementerian Agama tingkat kabupaten atau kota.

Nah, hal itu dikhawatirkan bakal memunculkan berdirinya pesantren-pesantren yang tidak memiliki ruh NKRI. Bahkan, prinsip yang mereka anut bertentangan dengan prinsip kebangsaan Indonesia.

“Kalau izinnya di Kemenag kabupaten kota, dikhawatirkan didirikan pesantren yang ruhnya jauh dari NKRI. Karena ada hubungan emosional antara pendiri pesantren dan pejabat terkait sehingga tidak ada seleksi yang ketat,” jelas Basnang saat mengisi diskusi di Sekretariat Islam Nusantara Center di Tangerang, Sabtu (12/5).

“Oleh karenya, izin pendiriannya kita tarik ke Kementerian Agama pusat,” lanjutnya.

Menurutnya, ciri-ciri pesantren yang memiliki ruh NKRI ada dua. Pertama, mendukung dan memperkuat ideologi Pancasila sebagai dasar negara, menyebarkan Islam ramatan lil alamin, serta tidak mengajarkan radikalisme dan ekstremisme.

Kedua, mengajarkan ilmu-ilmu Islam yang umum diajarkan pesantren lainnya di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah kitab-kitab yang diajarkannya. Seperti kitab Tafsir Jalalain untuk ilmu tafsir, Jurumiyah dan Alfiyah untuk ilmu kebahasaan, Al-Hikam untuk ilmu tasawuf, dan lainnya.

“Sehingga dipercaya betul bahwa pesantren yang didirikan tidak anti NKRI dan tidak melawan negara,” jelasnya.

Disadari atau tidak, ada beberapa pesantren yang menolak, bahkan mengharamkan Pancasila, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan simbol Indonesia. Alasannya, mereka menganggap itu semua bertentangan dengan ajaran Islam.

Terkait pesantren yang seperti itu, Basnang menyebutkan bahwa ada dua hal yang akan dilakukan pemerintah Indonesia. Pertama, tidak memberikan bantuan apapun kepada pesantren tersebut. Kedua, tidak mengakui ijazahnya.

“Jika di pesantren itu ada satuan pendidikan tingkat MI, MTs, hingga MA, maka Kementerian Agama tidak boleh mengesahkan ijazahnya sebagai alumni madrasah,” katanya.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close