Anti Klimaks Angket KPK

05:43
449

AWAL menggebu, akhirnya kandas. Itulah nasib Panitia Angket DPR tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memang mereka tetap menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, tapi rekomendasi itu sangatlah normatif, nyaris tak mengubah apa-apa. Ini sangat bertolak belakang dengan semangat awal dibentuknya Pansus Angket yang ingin “mengobrak-abrik” KPK sampai ada yang ingin membubarkan lembaga antirasuah itu.

Pembentukan Pansus Angket KPK sejak awal memang terkesan dipaksakan. Pimpinan sidang main ketok palu. Keberatan anggota diabaikan, tidak dilakukan voting sebagaimana lazimnya sesuai tata tertib DPR. Suara publik dianggap sepi. Jalan terus, the show must go on. Polri pun tergoda, ingin ambil alih peran KPK dengan berencana membentuk Densus Antikorupsi. Kejaksaan juga menyambut baik.

Entah sudah berapa besar biaya yang dikeluarkan, waktu, tenaga, dan pikiran terkuras. Sejumlah terhukum perkara korupsi didatangkan diminta bertutur ihwal perlakuan yang diterima dari aparat KPK mulai penyelidikan, penyelidikan, pemberkasan, sampai peradilannya. Sejumlah pakar yang kritis terhadap KPK diminta berpendapat. Kepolisian dan Kejaksaan digerakkan untuk berempati terhadap Pansus. BPK dilibatkan untuk menyudutkan KPK. Pimimpinan dan penyidik KPK pun dipolisikan.

Walaupun dikemas dengan label untuk membuat KPK on the track, semangat para anggota Dewan waktu itu yang dibaca publik adalah menghimpun sebanyak-banyaknya kesalahan KPK. “Dosa-dosa besar” KPK dibeber. Namun karena momentumnya bersamaan dengan giat-giatnya KPK tengah mengusut kasus megakorupsi E-KTP, publik pun tetap sepakat membaca motif DPR sesungguhnya hanya untuk menghambat pengusutan kasus itu, syukur bisa menghentikan. Karena dalam kasus itu banyak pimpinan DPR, puluhan anggotanya, menteri, dan pejabat negara diduga kuat terlibat.

Dalam perjalanan waktu, Ketua DPR Setyo Novanto jadi tersangka kasus E-KTP menyusul anggota DPR dan pejabat Kemendagri. Pertahanan DPR pun jebol, Pansus Angket seperti kehilangan momentum, menyusul perkembangan politik yang sangat cepat. Ada pergantian Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar. Rekomendasi yang disiapkan Pansus jadi lunak dan sangat normatif. Para pimpinan dan anggota Pansus Angket yang dulu berbicara sangat dahsyat merasa paling jago jadi melunak seolah jago tanpa taji. Termasuk di dalamnya para penyokong Pansus Angket yang tak lagi bersuara nyaring.

Comments

comments