Tak Berkategori

Anies Terancam Tiga Tahun Penjara

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Bawaslu Kabupaten Bogor akan segera memutuskan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pembacaan putusan ini dijadwalkan hari ini, Jumat (11/1/2019).

Dikutip dari Beritasatu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah mengatakan, jika terbukti ada unsur pidananya, maka Anies terancam tiga tahun penjara. Sementara jika tidak terbukti, maka laporan dihentikan.

“Iya, maksimal ancaman pidananya 3 tahun,” kata Irvan, Kamis (10/1).

Irvan mengatakan hari Kamis pihaknya melakukan kajian internal atas laporan tersebut. Pada Jumat (11/1), Bawaslu akan melakukan pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan kedua ini akan diputuskan apakah tindakan Anies memenuhi unsur pidana pemilu atau tidak.

“Pembahasan kedua kan harus ada keputusan memenuhi unsur (pidana) atau tidak,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan hasil pembahasan kedua berupa berita acara hasil pembahasan. Dalam berita acara tersebut akan termuat putusan apakah dugaan pelanggaran ini memenuhi unsur pelanggaran pidana atau tidak.

“Jika tidak maka dihentikan. Ketika memenuhi unsur maka dilanjutkan ke tahap penyidikan ke kepolisian. Ini kan delik pidana,” ucapnya.

Bawaslu, kata Irvan akan menyelesaikan kasus ini dalam waktu 14 hari kerja. Penyelesaiannya mendapatkan pendampingan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Hasil dari putusan Bawaslu Kabupaten Bogor akan dilaporkan secara berjenjang.

Sebagaimana diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan dilaporkan oleh R Adi Prakosa dari Barisan Advokat Indonesia pada tanggal 19 Desember 2018. Pasalnya, Anies turut mengacungkan salam dua jari, simbol dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada acara konferensi nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 17 Desember 2018.

Dalam laporannya, Adi Prakosa mengatakan perbuatan Anies tersebut diduga sebagai tindakan pejabat yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 547 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam Pasal 547 UU tersebut menyatakan, setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Anies sudah diperiksa Bawaslu Kabupaten Bogor di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Sarinah, Jakarta pada Senin, 7 Januari 2019 lalu. Saat itu, Bawaslu mengajukan 27 pertanyaan terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut ke Anies.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close