Parlemen

Anggota DPD RI Andi Surya: Tuntutan Pemekaran DOB Keniscayaan

LAMPUNG, SENAYANPOST.com – Komite 1 DPD RI yang membidangi pemerintahan dan DOB menerima 1.000-an audiensi Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan DOB (Forkomnas PP-DOB) yang dipimpin ketuanya, Sehan S Landjar, dan Sekjen Majedi, di Ruang GBHN Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Forkomnas PP-DOB menuntut agar presiden segera menandatangani dua peraturan pemerintah yang diusulkan Komite 1 DPD RI, yaitu PP tentang Penataan Daerah dan PP tentang Desain Besar Penataan Daerah. PP ini gunanya untuk melanjutkan pemekaran terhadap DOB-DOB yg telah memenuhi syarat.

Para pengurus Forkomnas PP-DOB diterima oleh pimpinan dan anggota Komite 1 serta dihadiri Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowam.

Ketua Komite 1, Benny Rahmdani menyatakan, pihaknya sudah mendengar apa yang menjadi harapan tuntutan politik serta perjuangan Forkomnas PP-DOB. Tentu ini harus didukung DPD RI. Karena DPD RI melalui Komite 1 memiliki tugas untuk membela kepentingan rakyat daerah, termasuk pemekaran dari daerah-daerah yang membutuhkan.

[ads]

Menanggapi hal ini, Anggota DPD RI asal Lampung, Andi Surya, menyatakan tuntutan pemekaran adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditahan-tahan oleh pemerintah pusat. Karena rakyat di daerah terpencil membutuhkan kehadiran pemerintah daerah dalam hal kesejahteraan fisik maupun non fisik.

Untuk itu, kata dia, alasan masalah anggaran bukan merupakan hal yang penting. Urgensinya adalah kemauan pemerintah pusat melalui DPD RI agar memberi peluang kepada DOB-DOB yang telah memenuhi persyaratan untuk dieksekusi.

Massa dari sejumlah daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia (Forkonas-PP DOB
Anggota DPD Andy Surya

Ia menyebut, di Lampung sejauh ini ada 4 DOB baru yang secara administratif relatif telah mematuhi semua persyaratan. Keempat DOB itu, yakni DOB Sungkai Bunga Mayang Lampura, DOB Seputih Barat Lamteng, DOB Seputih Timur Lamteng, dan DOB Natar Agung Lamsel, yang harus diperjuangkan menjadi kabupaten baru,” ujar Andi Surya, dalam keterangannya yang diterima di Bandarlampung, Lampung.

Sementara itu, Ketua Forkomnas PP-DOB, Sehan S Landjar mengharapkan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan menghapus moratorium. Menurutnya, alasan keterbatasan anggaran tidak rasional. Karena di masa lalu, ekonomi tiarap justru DOB bisa dimekarkan.

“Kami ikut dengan DPD RI yang secara konsisten membela kami. Hari ini, kami akan demo di depan istana negara meminta ketegasan presiden agar segera membuka keran pemekaran di daerah-daerah,” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua DPD RI, Ahmad Muqowam menyatakan, pemekaran adalah perintah UU Pemerintahan Daerah No. 23/2014. Dua peraturan pemerintah terkait DOB yang sudah di meja presiden harus dituntut untuk ditandatangani. Draft PP ini 99 persen sudah disepakati sejak 2016. Namun, telah 2 tahun 4 bulan di meja ketua DPOD belum dieksekusi.

“Aspirasi dan desakan pemekaran sudah hamil tua, sangat berbahaya jika pemekaran masih ditahan-tahan. Kami DPD RI mendukung teman-teman Forkomnas turun ke lapangan utk melakukan tekanan melalui demo kepada pemerintah pusat. Semoga perjuangan kita semua dapat diridhoi Allah SWT,” tutup Ahmad Muqowam.

Diketahui, massa dari berbagai daerah mengancam akan demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara, mendeak Presiden Joko Widodo mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB).

Massa dari sejumlah daerah yang tergabung dalam Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru Seluruh Indonesia (Forkonas-PP DOB) itu, Senin (21/8/2018), hari ini, menyampaikan aspirasinya ke Senayan.

Di kesempatan itu, saat Rembug Kebangsaan dan Manifesto Politik Percepatan Pembentukan DOB Pemekaran Daerah, Memperkuat Indonesia, di gedung nusantara IV, kompleks parlemen Senayan, Jakarta ini, perwakilan dari 174 DOB menyatakan siap jika harus melakukan aksi demonstrasi jika aspirasi mereka belum juga dipenuhi. Mereka pun berteriak menyatakan kesiapannya.

Ketua Dewan Pertimbangan Forkonas PP-DOB, Benny Rhamdani mengatakan, pemerintah dan DPR sengaja melanggar konstitusi dengan tidak melaksanakan amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Utamanya, pasal 410 yang mengatur bahwa peraturan pelaksanaan UU 23/2014 harus ditetapkan paling lama dua tahun terhitung UU itu ditetapkan atau diundangkan.

Karena itu, Forkonas PP DOB menuntut DPD dan DPR segera mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah hingga batas waktu Oktober 2017.

“Kami juga mendesak pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah sebagai wujud kepatuhan terhadap amanat UU 23/2014,” jelasnya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close