Ancaman Pidana Menghalangi Proses Penegakan Hukum

06:00
167

Pengasuh konsultasi hukum yang terhormat.

Saat ini media lagi ramai memberitakan penetapan tersangka kepada seorang advokad dan seorang dokter salah satu rumah sakit oleh Komisi Pembaratasn Korupsi (KPK) dengan tuduhan menghalang-halangi proses penyidikan terhadap mantan Ketua DPR RI.

Pertanyaan, apa yang dimaksud menghalangi proses penegakan hukum pidana dan apakah orang yang terbukti menghalang-halangi dapat dikenakan undang-undang tindak pidana Korupsi.

Sugih, Jakarta

Jawaban:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan dalam menjalankan penegakan hukum didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Sehingga didalam menjalankan kekuasaannya itu tidak ada seorangpun yang dapat menghalang-halangi kecuali undang-undang itu sendiri.

Dalam praktek penegakan hukum, ketiga instansi itu sering menghadapi perlawanan baik yang dilakukan oleh subyek hukum (tersangka, terdakwa) maupun oleh orang lain dengan tujuan untuk membela tersangka tanpa memperhatikan etika hukum.

Perlawanan, pembelaan seorang tersangka dijamin undang-undang sepanjang sesuai dengan koridor hukum acara yang mengaturnya.

Tersangka boleh membantah semua keterangan yang dituduhkan, seorang advokad boleh mengadakan perlawanan dalam membela kliennya sepanjang alasannnya didasarkan pada hukum.

Sedangkan yang dimaksud menghalang-halangi adalah mempersulit dan atau menggagalkan penegakan hukum yang sedang dijalankan termasuk mengganggu, mengusik dan atau merintangi pada tingkat proses peradilan .

Aturan tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum dapat dipidana sebagaimana Pasal 221 ayat (1) angka 1 diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

KUHP mengatur pidana umum sehingga ancaman pidananya dianggap sangat ringan yakni hanya sembilan bulan apabila diterapkan terhadap pidana khususnya (Tindak Pidana Korupsi) karena tindak pidana korupsi saat ini dianggap sebagai tindak kejahatan luar biasa.

Lalu dalam perkembangan penegakan tindak pidana korupsi yang sudah dimulai tahun 1971 ancaman tindakan menghalang-halangi diperberat menjadi 12 tahun penjara sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1971 Pasal 29 “Barangsiapa dengan sengaja menghalangi, mempersulit, secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan terhadap terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupsi diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 5 juta rupiah”.

Comments

comments