Konsultasi Hukum

Ancaman Hukuman Pengaduan Fitnah

Pertanyaan:

Saya seorang PNS dengan status janda. Saya dituduh selingkuh dengan suami dari teman saya. Kemudian saya dilaporkan ke Kepolisian dengan tuduhan berbuat zina dengan suaminya dengan tujuan agar nama baik saya tercoreng di instansi tempat saya bekerja.

Setelah diproses dikepolisian (tingkat penyidikan) tidak temukan bukti dan saksi yang menguatkan atas laporannya, sehingga perkara tidak dilanjutkan (dihentikan), tetapi atas aduan tersebut nama saya sudah tercoreng baik di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat saya tinggal.

Yang ingin saya tanyakan yaitu apakah saya bisa melaporkan balik pelapor (temen saya) tersebut dengan tuduhan fitnah?

Demikian, Terimakasih.

Salsa Way Halim.

Jawaban:

Terimakasih atas pertanyaan dari saudari SALSA di Way Halim.

Sesuai dengan hukum setiap warga masyarakat yang mengalami,melihat dan menjadi korban berhak (dapat) membuat laporan ke kepolisian RI sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat 1 KUHAP yang berbunyi:“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis”

Memperhatikan pasal 108 ayat 1 KUHAP, seseorang tidak bisa asal lapor hanya dengan tujuannya untuk menjatuhkan martabat orang, karena apabila melaporkan tidak ada dasar sesuai hukum,maka orang yang membuat laporan atau pengaduan dapat dipersalahkan telah menyalahgunakan haknya.

Penyalahgunaan hak diartikan menggunakan hak yang bertentangan dengan tujuan diberikannya hak itu atau bertentangan dengan tujuan kemasyarakatan, atau menggunakan hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut.

Penggunaan / Penyalahgunaan hak yang diberikan oleh hukum yang dilakukan dengan sengaja (dolus) sebagaimana dalam pertanyaan ini membuat laporan atau pengaduan palsu akan melahirkan tindak pidana fitnah bagi dirinya.

Selanjutnya terkait dengan pengaduan palsu atau pengaduan dengan fitnah ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 220 dan Pasal 317 KUHP ;

Pasal 220 KUHP berbunyi: “Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa tidak dilakukan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Dan Pasal 317 KUHP berbunyi:“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam, karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Menurut hukum tindakan fitnah tidak harus semuanya berbentuk palsu, melainkan dapat juga hanya sebagian yang palsu atau tidak sebenarnya.

Dengan demikian jika dilihat dari kasus saudari, temannya melakukan pengaduan atau laporan palsu dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik saudari agar nama baik saudari tercoreng di instansi tempat saudari bekerja.

Dengan demikian upaya hukum yang dapat dilakukan membuat laporan dugaan tindak pidana Fitnah sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 220 dan Pasal 317 KUHP atas tuduhan pengaduan fitnah yang ditujukan untuk menyerang nama baik.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Konsultan Hukum LKBH Intan Bandar Lampung
Ratna Kumala Sari, S.H., M.H.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close