Ancam Pecat Buruh Ikut Aksi Mogok Kerja, Pengusaha: Secara Hukum PHK Diperbolehkan

Ancam Pecat Buruh Ikut Aksi Mogok Kerja, Pengusaha: Secara Hukum PHK Diperbolehkan

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Rencana aksi mogok kerja nasional  guna menentang pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan para buruh, ditanggapi para pengusaha. Bahkan kini pengusaha mengancam balik akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi buruh yang ikut aksi mogok kerja.

Menurut pengusaha, secara hukum PHK diperbolehkan. Pasalnya, pengusaha menganggap mogok nasional yang dilakukan buruh terkait Omnibus Law Cipta Kerja tidak sah karena bukan dikarenakan kegagalan perundingan.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, dasar hukum yang bisa digunakan itu Pasal 137 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, pasal 137 berbunyi," Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan".

Sementara itu, mengutip Pasal 3 Kepmenaker Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah, disebutkan bahwa mogok kerja tidak sah apabila dilakukan: a) bukan akibat gagalnya perundingan.

Oleh kedua dasar hukum tersebut, Shinta menilai sanksi dapat diberikan. Meski demikian, sanksi PHK tidak akan langsung diambil.

Sebelum menjatuhkan sanksi itu, perusahaan akan melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali ke pekerja. Jika yang bersangkutan tak memenuhi panggilan atau mangkir, maka sanksi PHK baru akan diberikan.

"Prinsip harus kembali ke UU, di UU Nomor 13 sangat jelas kalau pekerja tidak bekerja dan ada pemangilan dan bisa diberikan peringatan dan kalau peringatan sudah tiga kali berturut-turut, memang dia (pekerja) bisa di-PHK," katanya, Rabu (7/10/2020).

Shinta mengatakan agar ancaman PHK itu tidak terjadi, Apindo telah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang imbauan pekerja untuk tidak mengikuti mogok nasional yang berlangsung mulai 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020.

Dalam surat edaran tersebut keabsahan mogok buruh dipertanyakan karena aksi hanya dapat dilakukan jika perundingan mengalami jalan buntu. Sementara, pihaknya menilai tidak ada negosiasi bipartit yang terjadi, baik antara penerima dan pemberi kerja.

"Konsep mogok nasional yang ada saat ini tidak bisa dianggap mengikuti aturan mogok, karena tidak ada negosiasi yang terjadi bipartit antara penerima dan pemberi kerja," imbuhnya.

Selain itu, imbauan untuk tak mogok juga sejalan dengan Pergub DKI No.88 Tahun 2020. Pergub tersebut melarang masyarakat umum atau pun karyawan melakukan kegiatan berkumpul/ bergerombol di suatu tempat. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

"Mengimbau kepada seluruh pekerja/buruh di masing-masing perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan, khususnya terkait dengan mogok kerja, serta ketentuan tentang penanggulangan dan penanganan covid-19," imbau Apindo seperti dikutip dari SE tersebut. (Jo)