Politik

Amandemen Kelima UUD Tak Perlu Terburu-buru

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pelaksanaan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 harus dipersiapkan secara matang.

Langkah ini dianggap perlu, supaya proses dan mekanismenya benar-benar transparan dan ruang bagi seluruh elemen rakyat untuk menyampaikan aspirasi terbuka seluas-luasnya.

“Tidak perlu terburu-buru,” kata Bambang Soesatyo, di Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Ia menambahkan, amandemen sebaiknya berproses setelah berakhirnya tahun politik 2019, ketika pemerintah baru dan formasi baru DPR sudah terbentuk.

Bambang menyebut kesepakatan MPR dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tentang amendemen UUD 1945 sebagai inisiatif yang perlu diperluas dengan melibatkan institusi lain yang relevan.

Inisiatif itu, menurutnya, juga perlu lebih dulu disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat.

“Sangat penting bagi seluruh elemen rakyat untuk mengetahui apa saja yang akan diamandemen,” ujarnya.

Dia mengatakan MPR dan BPIP sebagai inisiator seharusnya menjelaskan pasal-pasal UUD yang akan diamandemen, mengapa pasal-pasal dimaksud harus diamandemen dan apa tujuan dari perubahan itu.

Bambang juga mengemukakan bahwa inisiatif mengamendemen UUD sudah menuai pro-kontra karena ada yang khawatir amandemen akan kembali melegitimasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

“Kalau tidak segera direspons dengan penjelasan dari MPR dan BPIP, kekhawatiran ini berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu,” katanya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close