FeaturesWawancara Khusus

AM Hendropriyono: Ruang Publik Jangan Dipakai untuk Saling Menista

Koordinator Kontras Haris Azhar mengunggah pernyataan berisi pengakuan terpidana mati Freddy   Budiman   melalui   media   sosial. Unggahan   itu menimbulkan   kegaduhan,   karena menyebut keterlibatan pejabat-pejabat di sejumlah institusi negara dalam bisnis narkoba: TNI, Polri, BNN, dan Bea Cukai. Senayanpost.com menemui tokoh intelijen nasional Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. AM Hendropriyono ST, MH di Jakarta, Kamis (11/8/2016) untuk meminta komentarnya. Berikut petikan wawancaranya yang dimuat utuh:
Bagaimana tanggapan Bapak selaku senior eks TNI dan juga eks Kepala BIN terhadap unggahan koordinator Kontras Haris Azhar tentang pengakuan terpidana mati Freddy Budiman?
Menurut saya tidaklah  etis seorang anggota LSM yang hanya karena ingin populer, sampai menista institusi negara TNI, Polri, BNN, Bea Cukai itu. Kalau maksud dia yang terlibat adalah oknum, sewajarnya dia laporkan keterlibatan individu yang dia maksud ke pihak yang berwewenang. Bukan diumbar ke publik sehingga menimbulkan keresahan umum.
Jadi Bapak menyayangkan cara seperti  itu. Bagaimana Bapak menilai pimpinan LSM yang mengumbar pengakuan seorang terpidana mati itu?
Moral individu yang sedemikian itu sangat  rendah, karena dia tidak menilai dulu Fredy Budiman sebagai sumber info serta tidak menilai info itu sendiri melalui sistem baku. Setiap info harus berkorespondensi dan berkonvergensi dulu dengan info lain sebagaimana juga sumbernya. Tanpa landasan intelektual yang memadai, seorang avonturir amatiran bisa merobek-robek ruang publik.
Dengan   demikian   menurut  Bapak   sangat   wajar   TNI,   Polri,   dan   BNN   melaporkan  yang bersangkutan ke Bareskrim Polri?
Ya, saya menilai sudah sangat bijak TNI dan institusi negara yang terfitnah menuntut  secara hukum, walau disadari hal tersebut menjadikan oknum LSM amatiran itu jadi bertambah congkak dan berkepala besar, karena namanya menjadi terkenal di panggung publik sesuai dengan tujuan dia yang sebenarnya.
Kalau misalnya tidak dilaporkan oleh TNI, apakah memang ada dampaknya Pak?
Tentu saja besar dampaknya. Langkah TNI, Polri, BNN, dan Bea Cukai itu sudah sangat bijak,  karena selain negara kita negara hukum, juga untuk  mencegah terjadinya sakit hati dari prajurit, termasuk para mantannya. Sakit hati mereka bisa bangkit tiba-tiba, sehingga dapat saja bertindak di luar struktur seperti yang pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan pada 23 Maret 2013.
Wah bisa ngeri Pak. Apakah  pimpinan TNI, Polri dan lainnya mampu mendisiplinkan anggotanya Pak?
Saya masih yakin kepemimpinan TNI, Polri dan lainnya itu mampu mempertahankan disiplin para prajuritnya, agar tidak bertindak sendiri-sendiri.
Tapi bagaimana dengan para bekas prajurit yang tidak terikat lagi pada kesatuannya Pak?
Jangan lupa, jiwa seorang prajurit tidak pernah mati. Mereka hanya sirna jasadnya. Jiwa mereka tetap sakit,  jika korps dihina. Saya bukan mengancam atau menakut-nakuti, tapi sekadar mengingatkan. Jangan sampai reformasi kita yang sudah cukup lama ini masih terus menerus dijadikan kesempatan untuk bereuforia dengan menyudutkan TNI.
Maksud Bapak bereuforia seperti apa?
Begini, sejak awal reformasi TNI sudah bersama rakyat, tetapi  jiwa prajurit kita juga tidak rela jika rakyat disesatkan oleh segelintir orang biadab, yang terus menyudutkan alat-alat negaranya sendiri.
Lalu menurut Pak Hendropriyono langkah apa yang semestinya dilakukan?
Sekarang sebaiknya kita berikan waktu kepada alat-alat dan institusi-institusi negara   yang berwenang melakukan  pengusutan. Kalau benar ada yang salah, pasti yang terlibat akan dihukum. Simak dong pernyataan Panglima TNI! Ikuti dong  respon Kapolri!. Kan sudah jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan jika ada anak buahnya yang terlibat dalam  dosa besar  itu. Tapi kalau nanti ternyata tudingan itu tidak terbukti, si penebar fitnah harus diberi sanksi untuk menebus dosanya dunia akhirat. Maaf saya tidak mau menyebut namanya, karena saya tidak  mau membuat dia jadi tersohor karena kejahatannya itu. Manusia harus bertanggung  jawab terhadap kata-kata dan perbuatannya.
Banyak oknum anggota LSM yang suka menebar fitnah. Mengapa bisa seperti itu Pak?
Karena mereka tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Menurut saya sudah waktunya LSM-LSM pengacau tegaknya demokrasi itu diaudit agar tidak terus berbuat semau-maunya. Kalau tidak ada institusi yang mengauditnya, tentara juga punya auditor bonafid yang terpercaya untuk melakukan audit.

KOMENTAR
Tags
Show More

One Comment

  1. Saya sangat sependapat dengan bp Hendropriyono, setiap orang bisa menyampaikan pendapat atau sesuatu yg didengarnya ke ruang publik, tapi hendaknya disertai dengan rasa tanggung jawab terhadap akibatnya. Apalagi klo materi yg disampaikan menyangkut nama baik seseorang atau lembaga negara. Tuduhan2 yg disampaikan hrs disertai dengan bukti2 dan semestinya disampaikan kpd yg berhak menangani dlm institusi ybs. Klo diumbar demikian ybs sekedar mencari popularitas dan dukungan masyarakat yg kurang faham, dan klo tdk ada bukti berarti fitnah kpd institusi negara yg berarti juga ingin menjatuhkan institusi negara tsb. Klo yg bersangkutan tdk bisa membuktikan tuduhannya maka hrs dihukum seberat beratnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Close