Wawancara Khusus

A.M. Hendropriyono: Jangan Korbankan 267 Juta Jiwa demi FPI

Akhir-akhir ini polemik perpanjangan izin FPI menjadi hot isu selain karena penolakannya juga karena sikap pemerintah yang kurang tegas dan kompak, bahkan keliatan melunak. Sebelumnya Senayanpost.com sempat memuat artikel yang menjadi viral berjudul AM Hendropriyono soal FPI: Pemerintah Harus Waspada, Jangan Over Confident

Untuk lebih mendalami pemikiran dan sikap beliau soal perpanjangan izin FPI, Senayanpost.com mendapatkan kesempatan berharga dapat melakukan wawancara secara khusus tokoh Intelijen Nasional Jenderal TNI (Purn) Prof Dr AM Hendropriyono SH MH. Demikian petikannya:

Bagaimana pendapat Bapak terkait pemerintah dalam hal ini menteri Agama yang sudah merekomendasikan agar FPI mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar di Kesbangpol Kemendagri sebagai Ormas?

Sikap tersebut seakan memberi ruang bagi diperpanjangnya izin FPI. Saya tidak sepakat dengan tendensi kebijakan pemerintah yang melunak terhadap FPI. Jangan sampai gara-gara takut pada FPI yang jumlahnya Cuma 200 ribu, pemerintah malah mengorbankan rakyat yang jumlahnya 267 juta. Tidak ada jaminan bahwa jika pemerintah merangkul FPI lalu FPI bisa berlaku sesuai dengan koridor yang ditentukan pemerintah.

Apa kewenangan Menteri Agama dalam persoalan SKT ini?

Di dalam UU ormas tahun 2013 dan Perubahannya tahun 2017 tidak ada kewenangan Menteri Agama menafsirkan ketentuan UU Ormas. Yang berwenang hanya Menteri Dalam Negeri dengan wewenang mencabut Surat Terdaftar. Menteri Hukum dan HAM berwenang mencabut status badan hukum.

Lantas apa alasan yang kuat kenapa izin itu tak perlu diperpanjang?

Coba liat Visi dan misi FPI dalam AD/ART 2013 sama dengan HTI dan sejenisnya yaitu berdirinya negara khilafah dengan penerapan syariah di Indonesia. Sejauh ini mereka melakukan “Taqiyah” (Berbohong halal hukum nya demi tujuan tercapai) Data yang saya temukan sampai saat ini tercatat 48 pelaku jaringan teroris yang tertangkap 5 diantaranya pelaku bom bunuh diri dengan background latar belakang FPI. Artinya mereka juga terlibat tindak teror dan kekerasan. Misal Muhamad Syarif, Basuki, anggota FPI Pelaku bom bunuh diri Masjid Al Zikra Polresta Cirebon Hayat, anggota FPI Pelaku bom bunuh diri Polresta Surakarta Zaenal Anshori Amir JAD Indonesia adalah ketua FPI Lamongan Bukhori, Faturohman, Abdul Aziz ketua Pengurus FPI Pekalongan terlibat menyembunyikan Noordin M TOP.
Dalam hal ini PEMERINTAH HARUS WASPADA, JANGAN OVER CONFIDENT

Mereka kan cukup besar Pak? Apa bisa Rakyat Indonesia dan aparat melawannya?

Begini yah. Kartosuwiryo yang sangat besar saja kita berhasil tumpas, masa sama FPI yang kecil kita malah tunduk? Saya tekankan jangan sampai manuver politik pemerintah justru membuat gembos semua alternatif strategi menghadapi kaum intoleran ini.

Apa konsekuensinya apabila pemerintah tetap mengeluarkan SKT FPI?

Jika pemerintah melegalkan FPI (perpanjang izin) berarti Pemerintah melakukan pembiaran pelanggaran konstitusi dan hukum. Karena FPI dalam AD/ART jelas-jelas mengingkari ketentuan konstitusi dan hukum, yakni menggunakan paham lain selain Pancasila dan UUD 1945 (memperjuangkan khilafah) dan membenarkan penyerbuan tempat-tempat tertentu. Jelas melanggar hukum karena main hakim sendiri, tidak mengakui negara hukum.

Bagaimana sistem ketatanegaraan kita sekarang ini apa cukup memadai menghadapi kaum radikal dan intoleran?

Sistem Negara kita saat ini pada prakteknya menganut demokrasi liberal. jika tidak diatur dengan baik bisa menjadi tempat subur untuk berkembangnya terorisme dan tindakan intoleran. Dalam konteks sejarah Indonesia, bahkan Bung Karno dan Pak Harto yang totaliter saja kewalahan menghadapi kelompok intoleran, apalagi dengan sistem sebagaimana sekarang yang cenderung demokrasi liberal ini. Sedangkan dalam konteks hukum positif, kita nggak punya payung kuat. UU Keamanan Nasional (Kamnas) tak jadi jadi, UU Anti Subversi bahkan sudah dicabut. Artinya kita sekarang seperti telanjang bulat menghadapi satu ekor kobra.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close