Alasan Pengurus GKI Yasmin Tolak Hibah Lahan Relokasi Pembangunan Gereja dari Bima Arya

Alasan Pengurus GKI Yasmin Tolak Hibah Lahan Relokasi Pembangunan Gereja dari Bima Arya
Pemkot Bogor dan GKI Yasmin

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Pengurus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin menolak penghibahan lahan baru dari Walikota Bogor Bima Arya untuk pembangunan atau relokasi gereja.

Perwakilan Pengurus GKI Yasmin Bona Sigalingging mengatakan, pernyataan Bima Arya terkait polemik GKI Yasmin selama 15 tahun belakangan ini telah selesai setelah Pemkot Bogor menghibahkan tanah tersebut adalah suatu kebohongan publik.

Hal itu diungkapkan Bona dalam konferensi pers secara daring, Selasa (15/6/2021).

"Tidak benar kalau kasus tersebut telah selesai, Kepada Walikota Bima Arya, peganglah janji dan komitmennya terhadap hukum, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Bona.

"Hentikanlah intervensi dan pemecahbelahan institusi gereja dan patuhlah pada apa yang diperintahkan oleh hukum dan konstitusi," sambungnya.

Lebih lanjut, Bona mengatakan, saat ini bahkan Gedung gereja GKI Yasmin yang berlokasi di Jalan KH Abdullah bin Nuh Kav 31, Taman Yasmin, Bogor masih disegel. Bahkan, surat izin mendirikan bangunan (IMB) gedung tersebut kata Bona juga masih belum aktif, hal itu dinilai bertentangan dengan putusan hukum.

"Hentikanlah menggeser isu dari persoalan ketidakpatuhan hukum dan konstitusi seorang pejabat publik seolah-olah menjadi persoalan 'bersatu atau tidak bersatunya gereja'," kata Bona melanjutkan.

"Bukalah segera segel ilegal yang sampai sekarang dipasang di gereja GKI Yasmin," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, yang telah berhasil menyelesaikan persoalan pembangunan rumah ibadah bagi Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin.

Pasalnya, persoalan ini sudah berlangsung hampir 15 tahun. 

“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Walikota Bogor beserta seluruh jajaran Pemerintah Kota Bogor dalam menyelesaikan persoalan pendirian rumah ibadah bagi jemaat GKI Yasmin," kata Mendagri, Minggu (13/6/2021).

Penyelesaian persoalan itu, ditunjukkan dengan penyerahan lahan hibah untuk pendirian tempat ibadah dari Pemkot Bogor kepada GKI Pengadilan. Penyerahan diberikan langsung oleh Wali Kota Bogor Bima Arya kepada pengurus GKI Pengadilan, Minggu (13/6/2021).

Mendagri berujar hal ini merupakan momen yang berharga, tidak hanya bagi warga Bogor, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. "Ini dapat menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan baik ,” ujar Mendagri.

Mendagri menilai, langkah dan upaya penyelesaian yang dilakukan Pemkot Bogor adalah pembuktian atas komitmen yang tinggi dalam penyelesaian masalah. 

Dengan pemetaan masalah yang tajam dan strategi penanganan yang sistematis dan terukur, melalui pendekatan persuasif, membangun komunikasi secara baik, _door to door_ kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, upaya mediasi yang  terus menerus kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan dukungan dan kerja bersama yang melibatkan Forkopimda, MUI, FKUB dan pihak terkait lainnya.

"Akhirnya mampu menemukan solusi atas persoalan yang sudah 15 tahun menanti penyelesaian", ulas Mendagri.

jemaat beribadah di GKI yasmin (parokiku.com)© Disediakan oleh tribunnews.com jemaat beribadah di GKI yasmin (parokiku.com)
Lebih jauh Mendagri berharap, cara yang dilakukan Pemkot Bogor tersebut menjadi pembelajaran dan contoh bagi daerah lain, terutama dalam menyelesaikan masalah yang serupa.

“Ini bisa menjadi pembelajaran bagi kepala daerah lainnya dalam menghadapi persoalan serupa, khususnya terkait permasalahan sensitif yang berkenaan dengan kehidupan berbangsa. Lakukanlah model atau cara-cara yang mengedepankan pendekatan persuasif, sehingga mampu menemukan solusi yang tepat,” harap Mendagri

Dalam sambutannya, Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, banyak proses yang dilalui untuk menemukan jalan keluar atas persoalan pendirian rumah ibadah bagi jemaat GKI Yasmin.

Pihaknya mencatat, paling tidak ada 30 pertemuan resmi dalam skala besar dan 100 lebih pertemuan informal yang digelar. 

Upaya itu melibatkan banyak pihak terkait, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD Kota Bogor, Aparatur Pemkot Bogor, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Tim 7, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pihak terkait lainnya.

“(Setelah)15 tahun akhirnya kita bisa membuktikan dengan bangga bahwa tidak ada persoalan yang tidak selesai ketika ruang dialog dibuka dengan semua pihak, hambatan dibicarakan dan persaudaraan di kedepankan,” ujar Bima Arya. 

Kata kunci dari penyelesaian itu, kata Bima, adalah saling memahami dan komunikasi secara baik.

Bima menegaskan, momen penyerahan lahan hibah tersebut merupakan bukti komitmen dan janji Pemkot Bogor untuk memastikan hak beribadah bagi seluruh warga tanpa terkecuali.

 “Hari ini adalah bukti bahwa negara hadir menjamin hak yang harus didapatkan oleh saudara-saudara kita Jemaat GKI Pengadilan,” tambah Bima.

Bima mengatakan, sejak berkas pemberian lahan hibah ditandatangani, maka lahan tersebut resmi menjadi milik GKI. 

Pemkot Bogor, lanjutnya, menunggu kelengkapan berkas dari pihak GKI sebagai syarat menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pembangunan gereja, yang berlokasi di Jalan Abdullah bin Nuh Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor tersebut. 

“Ketika berkas itu disampaikan, maka Pemerintah Kota akan langsung memastikan penerbitan IMB,” terang Bima.

Dirinya juga menegaskan, tidak hanya persoalan IMB, Pemkot Bogor juga bakal mengawal seluruh tahapan pembangunan, termasuk penyelenggaraan ibadah bila sudah berjalan.