Politik

Akui Status PKPI, KPU Batal Ajukan PK

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, mengatakan pihaknya tidak akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PTUN Jakarta terhadap status hukum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Keputusan KPU itu didasarkan atas ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 5 Tahun 2017 yang tidak memperbolehkan upaya hukum lain setelah ada putusan PTUN.

Hasyim mengutip ketentuan pasal 13 ayat (5) PerMA Nomor 5 Tahun 2017, yang menyebutkan putusan PTUN bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, atau PK.

“Dengan demikian, status hukum putusan PKPI sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar Hasyim dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (22/4/2018).

Merujuk kepada aturan ini, KPU hanya melakukan pelaporan atas dugaan pelanggaran kode etik dan tingkah laku hakim PTUN. Laporan itu disampaikan kepada lembaga yang berwenang, yakni Komisi Yudisial (KY).

“Benar (hanya melaporkan ke KY), sebagaimana konsekuensi ketentuan dalam PerMA Nomor 5 Tahun 2017 itu,” tegas Hasyim.

Sebelumnya, KPU menyatakan akan mempertimbangkan upaya pengajuan PK atas putusan PTUN Jakarta terhadap status hukum PKPI. Namun, PK baru akan dilakukan jika ada bukti baru (novum) atas penanganan kasus hukum partai pimpinan Hendropriyono itu.

Terpisah, Sekjen PKPI, Imam Anshori Saleh, mengatakan pihaknya merasa lega dengan sikap KPU yang tidak melakukan PK. Sebab, wacana PK oleh KPU meresahkan kader PKPI di daerah.

Imam menambahkan, komisioner KPU Hasyim Asy’ari sejatinya sudah menyampaikan langsung perihal sikap KPU tersebut  kepada Imam Anshori Saleh melalui whats app (WA) Sabtu (21/4/2018).

Bunyi sebagian WA Hasyim kepada Sekjen PKPI itu sebagai berikut: “Menurut PerMA No 5/2017 KPU tidak dapat mengajukan upaya hukum, termasuk mengajukan PK juga tidak diperbolehkan. Dengan demikian status hukum Putusan untuk PKPI sudah berkekuatan hukum. Demikian Mas

Penggalan WA itu menurut Imam sebagai pengakuan jujur, juga sekaligus sebagai bukti bahwa pejabat KPU itu menyadari kesalahannya. Hasyim menurut Imam mengoreksi pernyataan sebelumnya.

“Ya KPU pada akhirnya secara tidak langsung telah mengakui kesalahannya,” kata Sekjen Imam Anshori Saleh kepada wartawan di Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Sebelumnya, lanjut Imam, KPU setelah melalui sidang pleno menyatakan tengah mempertimbangkan kemungkinan akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PTUN Jakarta terhadap sengketa KPU dengan PKPI. Dalam putusannya Majelis Hakim PTUN yang diketuai Nasrifal 11 April 2018 mengabulkan seluruh gugatan PKPI. Memerintahkan KPU untuk menetapkaN PKPI sebagai peserta Pemilu 2019.

Pada 13 April 2018 KPU memang menaati putusan PTUN dengan menetapkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2019 nomor urut 20. Surat keputusan KPU diterima langsung oleh Ketua Umum PKPI AM Hendropriyono.

Beberapa saat setelah acara penyerahan SK itu, Komisioner KPU Hasyim Asy’ari kepada wartawan di kantor KPU menyampaikan bahwa KPU kemungkinan akan mengajukan PK atas putusan PTUN yang memenangkan PKPI.

Padahal menurut Imam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 jelas mengatur bahwa terhadap putusan PTUN yang menyangkut sengketa proses Pemilu bersifat final, tidak ada upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

Anehnya KPU tetap berkukuh dengan keyakinannya. Pernyataan Hasyim dikukuhkan pleno KPU. Bahkan menurut Viryan, komisioner KPU, pada beberapa hari berikutnya, pengajuan PK itu menjadi hak KPU.

Imam heran, “wong pernyataan salah kok didukung rame-rame oleh lembaga yang kompeten. Apa mereka nggak baca undang-undang dan Perma?,” lanjutnya.

“Waktu itu saya heran, masa sih lima komisioner KPU nggak paham peraturan perundangan yang menyangkut pemllu yang seharusnya sangat dikuasainya,” kata Imam.

Imam akhirnya merasa lega setelah menerima WA dari Hasyi Asyari. Karena menurut dia banyak kader PKPI di daerah merasa resah setelah mendengar pernyataan para pejabat KPU tersebut. Bahkan dia mendapat cerita dari pengurus PKPI di daerah pernyataan KPU itu meresahkan kader di daerah. Para kader masih belum yakin atas status hukum PKP sehingga banyak kader ragu mendaftar sebagai caleg.

“Banyak yang ragu untuk mendaftar sebagai caleg.”

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close