Lintas Daerah

Aktivis Nilai Penegakan Hukum Karhutla di Jambi Lambat

JAMBI, SENAYANPOST.com – Pemerhati lingkungan Walhi dan KKI Warsi Jambi menilai penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi lambat dan terkesan tebang pilih terhadap para pelaku.

“Sampai saat ini belum ada tersangka dari pihak perusahaan, baik secara perdata maupun pidana,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Rudiansyah, di Jambi, Senin (16/9/2019).

Walhi Jambi menyebutkan Karhutla di Jambi menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI luasannya mencapai 11.022,00 hektare. Sementara, karhutla sudah mencapai angka 20.000 hektare yang terdiri dari 60 persen lahan gambut dan sisanya lahan mineral.

Sedangkan, KKI Warsi menyebutkan karhutla yang terjadi di Jambi sudah mencapai 18.000 hektare dan mayoritas berada di lahan gambut.

Rudiansyah mengatakan pihaknya melihat begitu banyak lahan perusahaan yang terbakar di Jambi. Namun, belum ada yang mendapat tindakan yang tegas. Perusahaan ada WKS, Reki, PT MAS (sudah ditangani KLHK), dan PT SNP, terakhir ada PT Atga di Tanjabtimur.

Ia juga menyayangkan penangkapan terhadap masyarakat yang hanya membakar lahan satu-dua hektare yang menjadi tersangka, sedangkan perusahaan yang lahannya terbakar tidak kunjung ada sanksi pidana maupun perdata.

“Jangan hanya masyarakat kecil yang kena konsesi baik HTI maupun HPH sesuai dengan UU yang ada,” katanya.

Menurutnya, hingga saat ini di lokasi lahan perusahaan yang terbakar hanya dipasang garis polisi. Seharusnya sudah ada penyegelan atau pembekukan izin perusahaan konsesi atau yang lainnya.

Direktur KKI Warsi, Rudi Saf mengatakan, penegakan hukum dengan menangkap para pelaku itu tidak efektif. Tetapi pemberian denda yang harus dilakukan karena pemberian denda lebih efektif ketimbang pidana.

Ia menyebut, lahan yang terbakar mayoritas berada di lahan perusahaan bukan di lahan masyarakat. Ada 60 persen berada di lahan perusahaan, sisanya di lahan sawit biasa dan masyarakat.

Selain itu juga pemerintah sudah seharusnya membuat rumah singgah karena udara sudah tidak sehat lagi khususnya bagi anak-anak, lansia, dan orang dewasa.

Sementara itu, Dansatgasgab Kolonel Arh Elphis Rudy mengatakan, ada penambahan satu helikopter water bombing lagi type Kamov 32T setelah empat hari lalu juga mendapatkan tambahan satu helikopter water bombing. Sehingga total helikopter water bombing di Jambi ada tiga unit dan diharapkan bisa memperkuat satgas untuk pemadaman secara cepat.

Terkait karhutla di Jambi dan dari hasil rakor pengendalian Karhutla di Kemenkopolhukam Jakarta, pada Jumat (13/9/2019), bahwa memang terjadi peningkatan jumlah hotspot di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah rawan karhutla seperti Kalteng, Kalbar, Kalsel, Riau, Sumsel, dan Jambi.

“Peningkatan ini diindikasikan sebagai akibat dari masyarakat mengejar waktu tanam sebelum datangnya musim hujan. Khusus di Jambi juga ada peningkatan sampai menyentuh sekitar 150-an titik api dalam seminggu terakhir dan terbanyak di wilayah Muaro Jambi dan Tanjab Timur,” kata Elphis.

Satgasgab Karhutla Jambi terus berusaha melaksanakan pemadaman dan pendinginan titik api di tengah kesulitan dan kendala berupa panas terik, angin kencang serta semakin terbatasnya sumber-sumber air karena kanal dan embung air yang kering serta lokasi yang jauh dan sulit dijangkau.

“Satgasgab melakukan berbagai upaya mulai dari pembuatan kanal-kanal cacing untuk melokalisir meluasnya kebakaran, pemadaman dengan penyiraman dan pemadaman manual dengan perlengkapan seadanya karena kesulitan air dan juga dengan pengeboman dengan water bombing,” kata Kolonel Arh Elphis Rudy yang juga Danrem 042 Gapu.

KOMENTAR
Tags
Show More
Back to top button
Close
Close