Nasional

Aktivis Antisenjata Nuklir Kecam BNP Paribas

YOGYAKARTA, SENAYANPOS.com – Aktivis Antisenjata Nuklir sedunia mengecam investasi yang dilakukan oleh BNP Paribas, sebuah bank multinasional berbasis Prancis.

Aksi itu dimaksudkan untuk memperingati Hari Pemusnahan Total Senjata Nuklir (International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons yang jatuh pada Rabu (26/9/2018) kemarin.

Seruan ditujukan agar BNP Paribas menarik seluruh investasinya kepada perusahaan-perusahaan produsen senjata nuklir. Berdasarkan data yang dihimpun PAX, organisasi nirlaba yang berbasis di Belanda, BNP Paribas saat ini memiliki investasi sebesar AS$8 pada perusahaan produsen senjata nuklir.

Di Indonesia, aksi global yang dirancang pada Hari Internasional Pemusnahan Total Senjata Nuklir—International Day for the Total Elimination of Nuclear Weapons—ini dilakukan oleh Institute of International Studies Universitas Gadjah Mada (IIS UGM) melalui penyebaran infografis di media sosial dan penerbangan spanduk “Make Peace, Not Nukes” di langit Alun-Alun Utara dan lapangan Graha Sabha Pramana UGM.

Yunizar Adiputera, salah satu juru kampanye International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)—koalisi global yang dianugerahi Nobel Perdamaian tahun 2017— Kamis (27/9/2018) mengatakan, TPNW (Treaty on the Prohibition on Nuclear Weapon–Traktat Pelarangan Senjata Nuklir) juga membuka ruang bagi partisipasi publik dalam menghentikan produksi senjata nuklir dengan melakukan kampanye divestasi dari industri senjata nuklir.

“Institusi-institusi keuangan harus didorong agar menghindari investasi di bidang yang jelas-jelas bertentangan dengan norma kemanusiaan global,” tegasnya.

Agar TPNW dapat berlaku secara penuh dan mengikat, traktat tersebut perlu diratifikasi oleh setidaknya 50 negara. Status ini penting guna mempersempit ruang gerak pengembangan senjata nuklir.

Sayangnya, dari 14 negara yang telah meratifikasi, Indonesia belum termasuk di dalamnya. Maka dari itu, target utama kampanye ICAN dan IIS UGM di Indonesia adalah mendorong pemerintah agar segera meratifikasi TPNW.

“Sebagai negara yg berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan, ratifikasi TPNW seharusnya menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah. Semakin cepat TPNW entry into force, semakin kuat norma pelarangan yang dibangun”, pungkas Yunizar yang juga dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM. (MU)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close