Konsultasi Hukum

Akibat Hukum Perjanjian Tanggal Mundur

Selamat pagi pengasuh rubrik Konsultasi Hukum Senayanpost.com. Bersama ini saya sampaikan pertanyaan terkait hukum yang saya kurang fahami.

Apakah ada akibat hukum dari suatu perjanjian yang ditandatangani masa berlakunya dibuat dengan tanggal mundur, yakni perjanjian ditandatangani Desember 2019 sementra jangka waktu dimulai bulan Agustus 2019.

Hal ini terjadi karena saat pengiriman barang-barang yang diperjanjian belum sempat dibuat perjanjian, mohon penjelasan. Terima kasih.

Satarmin, Bukit Kemuning.

Jawaban:
Terima kasih untuk saudara Satarmin. Berikut jawaban kami:

Untuk menjawab pertannyaan, kami akan mendasarkan pada hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Perjanjian dibuat harus memenuhi syarat-syarat agar perjanjian menjadi sah di depan hukum, ada empat syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdt yakni;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
Kesepakatan atau yang biasa disebut konsensus para pihak, merupakan persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang lahir dari masing-masing pihak yang berkeinginan membuat perjanjian karena pasal 1321 KUPDdt.

Tiada suatu persetujuanpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.
Apabila perjanjian lahir dari sebuah paksaan, dapat menjadikan perjanjian yang sudah ditanda tangani menjadi batal sebagaimana diatur dalam pasal 1324 dan 1325 KUHPdt.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Kecakapan merupakan syarat dalam perjanjian, walau dalam asas hukum perjanjian menyatakan tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali yang dinyatakan tidak cakap yakni anak yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu;
Hal tertentu; adalah bentuk yang diperjanjian biasaya berbentuk barang, barang berwujud maupun yang tidak berwujud dan harus dijelaskan jenisnya dan dapat dihitung.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang
Suatu sebab yang tidak dilarang, maskudnya obyek barang yang perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau barang yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 1337 KUHPdt.

Dalam pasal 1320 KUHPdt yang memuat empat syarat perjanjian di bagi lagi kedalam syarat Subyektif (syarat pertama dan kedua) dan Syarat Obyektif (syarat ketiga dan kempat)

Apabila perjanjian sudah berjalan tetapi salah satu pihak menyadari syarat Subyektif tidak dipenuhi dan merasa dirugikan, dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Namun jika para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian akan dianggap sah sampai akhir perjanjian.

Namun apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan sejak semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Apabila para pihak yang terikat dalam perjanjian sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPdt, maka apa yang telah disepakati menjadi undang-undang bagi para pihak sebagai asas perlindungan semua orang yang ingin membuat perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPdt

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menjawab pertanyaan, tentang berlaku mundur (back date) sebuah perjanjian sepanjang telah memenuhi syarat-syarat perjanjian pasal 1320 KUHPdt sebagaimana telah diuraikan, tidak ada masalah karena terlindungi oles asas kebebasan berkontrak dimana setelah perjanjian di tandatangani berlaku sebagai undang-undang untuk para pihak tetapi harus tetap berpegang pada asas etikad baik

Demikian jawaban ini semoga bermanfaat.

Supriyadi Adi
LKBH Intan Bandar Lampung.

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close