Konsultasi Hukum

Akibat Hukum Penyadapan Alat Komunikasi

Assalamualaikum Wr.Wb

Saya Ibu Ina mau bertanya tentang penyadapan alat komunikasi oleh pasangan (Suami Istri), apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan undang undang? Dan apa yang bisa saya lakukan apabila terjadi penyadapan terhadap alat komunikasi (Hand Phone) milik orang lain yang berakibat percakapan pribadinya di ketahui?

Terimakasih

Waalaikumsalam Wr.Wb

Terimakasih atas pertanyaan Ibu Ina.

Akhir-akhir ini sering mendengar dan atau terjadi penyadapan alat telekomunikasi (HP) di masyarakat, tentu saja hal ini sangat menggangu kenyamanan, kedamaian dan privasi seseorang, bahkan pernah ada penyadapan dilakukan oleh pasangan (Suami Istri) yang dilatarbelakangi salah satu pasangannya terlampau curiga terhadap pasangan lainnya.

Akibat dari penyadapan tidak menuntut kemungkinan mengancam keutuhan sebuah perkawinan yang didasarkan pada rasa curiga yang berlebih padahal bisa saja komunikasi dengan pihak lain hanya untuk bahan candaan dan atau dalam komunikasi tulis (WhatsApp,SMS) tidak sempurna kalimatnya karena dianggap lawan bicaranya sudah mengetahui maksud pembicaraannya sehingga bagi pihak lain yang membacanya dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Penyadapan alat komunikasi seperti telephone ataupun aplikasi media sosial lainnya adalah pemantauan percakapan telephone, media sosial dan internet oleh pihak ketiga, seringkali dilakukan dengan cara rahasia. Percakapan tersebut dapat direkam atau dipantau secara tidak resmi, baik oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak yang disadap, ataupun direkam atau disadap oleh salah satu pihak yang melakukan penggilan telepon. Penyadapan dikontrol secara ketat dan pada umumnya dilarang dengan alasan privasi, namun juga bisa dilegalkan untuk alasan tertentu, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Di dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan tidak boleh sembarang orang atau pihak lain melakukan penyadapan terhadap alat komunikasi yang dipakai orang. Pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut diatur dalam pasal 47 seseorang yang melakukan penyadapan tanpak hak diancam dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dengan denda Rp 800 juta.

Pengecualian terhadap sanksi pidana penyadapan adalah tindakan yang kaitannya dengan penegakan hukum, artinya penyadapan dapat dibolehkan untuk maksud dan tujuan penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 31 Ayat (3) UU No.11 tahun 2008, yaitu: “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan,dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”.

Selain polisi dan jaksa, institusi lainnya yang ditetapkan memiliki kewenangan penyadapan oleh Undang Undang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Disamping UU ITE, pelaku penyadapan dapat dijerat dengan Undang-undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 pada pasal 40 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Apabila seseorang melanggar pasal 40 ancaman hukuman dengan pidana penjara maximal 15 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-Undang tersebut.

Dalam pelanggaran penyadapan masuk dalam delik aduan, apabila pasangan atau orang lain dirugikan diberi hak untuk melaporkan atau tidak melaporkan terhadap pelaku kepada pihak berwajib dengan menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Telekomunikasi.
Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

Sherly Malinda, S.H.
Advokat LKBH Intan

KOMENTAR
Tags
Show More
Close