Konsultasi Hukum

Akibat Hukum Over Credit Rumah Tanpa Melibatkan Bank

Pertanyaan :
Saya telah membeli rumah di kompleks perumahan dari bapak Mahmud sebagai penjual kedua atas obyek yang masih terikat perjanjian KPR dengan bank BTN tanpa melibatkan Bank selaku pemberi kredit, begitu juga bapak Mahmud dengan cara yang sama membeli rumah tersebut dari bapak Syaiful selaku pemegang KPR,

Saat terjadinya jual beli kepada saya sisa kredit masih 5 tahun lalu saya membayar angsuran dengan cara mencicil meneruskan KPR pada Bank Tabungan Negara sampai lunas, tetapi ketika angsuran saya sudah lunas pada Bank BT) dan saya hendak mengambil sertifikat rumah tersebut,

Pihak BTN menolak untuk menyerahkan sertifikat rumah dengan alasan sertifikat tersebut atas nama bapak Syaiful selaku pemilik pertama sementara saya tidak pernah berhubungan dengan bapak syaiful selaku pemilik pertama, lalu petugas bank memberitahu saya bahwa sertifikat bisa di ambil apabila ada putusan Pengadilan.. Pertanyaan saya, apa yang mesti saya lakukan untuk memperoleh hak saya?

Terimakasih.
Ibu Mirna Cilegon

Jawaban:
Terima kasih kepada ibu Mirna untuk pertanyaannya.
Di sini perlu kami jelaskan bahwa pada dasarnya peralihan hak jual beli rumah yang masih terikat perjanjian kredit KPR tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan pihak Bank selaku pemberi kredit, karena pihak bank sebagai pemegang hak jaminan atas rumah yang dijadikan objek jaminan KPR.

Fakta ini adalah jual beli dengan cara over credit karena status rumah yang masih terikat kredit dengan Bank karena pada dasarnya tidak boleh diperjualbelikan ulang, andaikan harus over kredit (jual beli) seharusnya Penjual melibatkan bank selaku pember ikredit (BTN) dengan cara menghadapkan pembeli yang akan melanjutkan pembayaran sisa kredit.

Apabila pihak penjual dengan pembeli sepakat dan telah disetujui oleh pihak bank maka harus dilakukan jual beli (peralihan hak) di hadapan Notaris dengan dibuatkan akta. Kalau perbuatan jual beli yang dilakukan oleh ibu Mirna dengan pemilik rumah tidak melibatkan bank secara hukum tindakan jual beli dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa terkait pihak bank menolak atau tidak mau memberikan sertifikat kepada ibu Mirna selaku pembeli terakhir walau telah melunasi angsuran KPR adalah tindakan yang dibenarkan secara hukum karena pihak bank perlu keyakinan siapa sebenarnya pemilik, karena dalam data bank kepemilikan belum berubah.

Untuk mendapatkan haknya ibu Mirna selaku Pembeli harus menempuh dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat terhadap bapak Mahmud Tergugat I (pemilik pertama), bapak Syaiful Tergugat II (pemilik kedua), Bank Pemberi Kredit Turut Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)Turut Tergugat II.

Posisi Turut Tergugat agar apabila gugatan dikabulkan dapat segera melaksanakan putusan pengadilan..
Dalam gugatan yang perlu disiapkan adalah bukti surat menyurat jual beli, kwitansi pembayaran, bukti pelunasan angsuran KPR serta didukung saki-saksi yang melihat danm engetahui secara jelas jual beli rumah tersebut.

Setelah memegang putusan pengadilan dan tidak ada perlawanan lagi atau putusan sudah memiliki kekuatan hukum yang sah (inkrach), dan ibu dinyatakan sebagai pemilik obyek sengketa maka ibu bisa membawa salinan putusan hakim lalu menunjukkan ke Bank BTN sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberikan sertifikat rumah dan selanjutnya dengan putusan mengajukan balik nama sertifikat rumah ke Badan Pertanahan Negara (BPN).
Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.
Wassalam

Eka Intan Putri, S.H., M.H.
Advokat /Direktur LKBH INTAN LAMPUNG.

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close