Konsultasi Hukum

Akibat Hukum BAP Penyidik Disertai Kekerasan/Penekanan

Selamat pagi Redaksi Senayanpost.com, saya ingin bertanya terkait hukum yang saya kurang mengerti.

Saya tinggal di daerah dengan tingkat pemahaman hukum yang sangat minim.

Pernah terjadi kasus tindak pidana, dalam proses penyidikan dilakukan dengan cara kekerasan penekanan atau tidak sesuai dengan hukum.

Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika dalam proses penyidikan terjadi kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dan apa konsekuensi hukum terhadap BAP tersebut?

Anjar, Cibinong

Terima kasih atas pertanyaan Anda

Dalam penanganan tindak pidana, penyidik harus berpedoman dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), tetapi dalam aturan intern kepolisian juga dikeluarkan Tata Cara Penyidikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam Bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana (“Juklak dan Juknis Penyidikan”). Bab III angka 8.3.e.6 Juklak dan Juknis Penyidikan yang menegaskan: “Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan.”

Seseorang yang tersangkut tindak pidana dalam proses penanganan di setiap tingkat harus dihormati hak-haknya, yakni hak asasi sebagai manusia.

Dengan demikian, seseorang, misalnya, sampai dilakukan penahanan tetap harus bebas dari segala bentuk tekanan seperti intimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik. Dan juga apabila dalam tindak pidana yang diancam lebih dari 5 tahun harus didampingi Penasihan Hukum.

KUHAP juga mengatur tindak pidana yang ancaman di atas 5 tahun setiap proses penyidikan harus didampingi oleh Penasihan Hukum.

Sedangkan kepolisian untuk melindungi HAM agar tidak terlanggar oleh anggotanya mengeluarkan aturan sebagaimana dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”) Pasal 11 ayat (1) huruf b yang menegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.

Sehingga untuk menghindari pelanggaran untuk proses penanganan dari mulai penyelidikan dan juga penyidikan harus dibuatkan berita acara yang berpedoman pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga dalam Bab III angka 8.3.d jo. angka 8.3.a Juklak dan Juknis Penyidikan, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). di antaranya; pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan di tempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan, pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami kutip pendapat ahli mengenai BAP dari M. Yahya Harahap dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” menjelaskan (hlm. 137) bahwa jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah.

Dalam praktiknya, berdasarkan penelusuran kami, hakim pernah membatalkan suatu dakwaan karena penyidikan dilakukan tidak sah maka surat dakwaan batal demi hukum karena saat penyidikan tidak tersedia bantuan hukum bagi tersangka.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Muhammad Nasir, S.H
Konsultan Hukum Jakarta

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close