Opini

Akankah Komisioner KPU Bernasib Seperti Ketua KPK?

PANGGUNG politik Indonesia semakin membara, terlebih setelah penyelenggara Pemilu (pemilihan umum) menjadikan salah satu partai politik (Parpol) sebagai lawan. Lawan politik sekaligus lawan di ranah hukum. Adalah PKPI yang menjadi lawan ‘perang’ KPU. Bila kasus ini berlanjut terus, akankah komisioner KPU bernasib seperti komisioner KPK, dinonaktifkan?

Dalam pandangan saya, sangat mungkin hal itu terjadi. Sang terlapor akan tersita banyak waktunya dalam menjalani proses hukum, sehingga tidak efektif lagi menjalankan tugasnya sebagai komisioner KPU, dengan demikian harus digantikan oleh orang lain untuk menjalankan dengan baik fungsi KPU sebagai satu-satunya penyelenggara pemilu di negeri ini. Bila tidak maka keberlangsungan pemilu akan terganggu. Bahkan mungkin bisa kacau balau dan mundur.

Seperti kita ketahui, PKPI melaporkan Komisioner KPU karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya oleh Reinhard Halomoan, Senin, 16 April 2018. Reinhard adalah kuasa hukum Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Imam Anshori Saleh.

“Kami melaporkan karena yang bersangkutan menyebarkan berita bohong, yaitu menyebarkan bahwa KPU akan melakukan PK terhadap putusan yang sudah didapat PKPI,” ujar Reinhard, Senin.

Laporan ini, menurut Reinhard, terkait dengan pernyataan KPU yang dinilai menekan PKPI. Pernyataan tersebut adalah rencana KPU yang akan melaporkan hakim PTUN ke Komisi Yudisial dan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung atas putusan PTUN yang membolehkan PKPI menjadi peserta pemilu 2019.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman dan komisioner Hasyim Asyari mengatakan pihaknya tengah mengkaji dan akan mempertimbangkan melaporkan hakim PTUN ke KY terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam proses penanganan gugatan PKPI.

KPU juga akan mempertimbangkan langkah PK ke MA atas putusan PTUN yang meloloskan PKPI. Langkah PK ini dilakukan jika ada bukti baru atau novum. Jika MA mengabulkan PK yang diajukan KPU ke MA, PKPI berpeluang batal ikut pemilu 2019. Reinhard menilai, hal itu akan berdampak kepada kader PKPI.

“Berita tidak benar, ini menjadi teror kepada kader yang menurunkan kepercayaan kepada PKPI,” kata Reinhard. Laporan kepada komisioner KPU Hasyim Asyari tersebut tertuang dalam LP/2088/IV/2018/PMJ/DITRESKRIMSUS tanggal 16 April 2018. Hasyim dilaporkan atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan akan dikenakan Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

Dengan masuknya laporan tersebut ke kepolisian, maka pihak kepolisian mempelajarinya. Lalu pihak kepolisian memeriksa saksi pelapor, Setelah pengumpulan bukti dan lain sebagainya, pihak kepolisian memanggil saksi terlapor, melalui surat panggilan pertama. Bila panggilan pertama tidak datang menemui penyidik, maka akan disusul dengan surat panggilan kedua, lalu diikuti dengan panggilan paksa. Dalam jemput paksa, biasanya pihak yang dijemput diborgol.

Dalam tahap ini, pekerjaan Hasyim Asyari sebagai komisioner KPU mulai terganggu. Pemeriksaan oleh pihak kepolisian biasanya memerlukan waktu berjam-jam, bahkan bisa sehari semalam atau biasa disebut 1×24 jam. Sebelum kemudian ditetapkan menjadi tersangka, bila memiliki bukti-bukti ke arah itu.

Bisa saja tidak ditahan, karena alasan kooperatif dan lain sebagainya. Lalu untuk kelengkapan berkas perkara, pihak kepolisian akan memanggilnya kembali, sebelum kemudian diserahkan ke pihak kejaksaan sebagai pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan.

Bila sudah sampai ke tahap tersangka, maka bisa dipastikan yang bersangkutan dinonaktifkan sebagai komisioner KPU melalui surat keputusan presiden. Soal penonaktifan seorang komisioner, pernah beberapa kali terjadi di KPK. Pertama, pemberhentikan komisioner KPK Antasari Azhar tahun 2009 karena terlibat kasus kriminal. Lalu  dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberhentikan sementara dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Apa alasan yang membuat Presiden akhirnya mengganti posisi keduanya? “Undang-undang tidak memberikan ruang bagi anggota KPK yang menghadapi masalah hukum,” ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Rabu (18/2/2015).

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pasal 32 menyebutkan bahwa pimpinan KPK yang menjadi tersangka tindak pidana kejahatan untuk diberhentikan sementara. Penetapan pemberhentian itu dilakukan oleh Presiden RI. Ayat selanjutnya menyebutkan kondisi yang harus diambil apabila terjadi kekosongan pimpinan KPK. Undang-undang menyatakan perlunya ditunjuk anggota pengganti yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan.

Seperti diketahui, Abraham ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen di Polda Sulawesi Selatan dan Barat. Sementara Bambang ditetapkan sebagai tersangka kasus saksi palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Apakah Hasyim Asyari bisa menjadi tersangka akan bernasib seperti Pemberhentian Abraham Samad dan Bambang Widjojanto? Kita tunggu saja kelanjutannya.

*Penulis, pengamat sosial politik, tinggal di Jakarta

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close