Ekonomi

Airlangga: Pemerintah Susun 36 RPP Pelaksana Omnibus Law Ciptaker

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah sedang menyusun peraturan pelaksanaan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Rperpres).

Airlangga menambahkan ada 36 RPP dan tujuh Rperpres yang sedang digodok oleh kementerian/lembaga (K/L). Hal itu dilakukan secara paralel dengan proses pembahasan draf omnibus law RUU Cipta Kerja antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Drafnya sudah dibahas tapi tentu akan menyesuaikan dengan pasal-pasal yang disetujui oleh DPR,” ucap Airlangga, Kamis (5/3/2020).

Menurut dia, proses penyusunan RPP dan Rperpres akan mengikuti dinamika yang terjadi di DPR. Dengan demikian, nantinya poin-poin dalam RPP dan Rperpres tak berbanding terbalik dengan isi RUU Ciptaker.

“Kalau rancangan kan bisa tetap menyesuaikan pada apa yang diusulkan, tapi implementasinya tergantung persetujuan yang dicapai. Semua proses paralel,” jelas Airlangga.

Diketahui, pembahasan RUU Ciptaker antara pemerintah dengan DPR belum dimulai. Hal ini karena DPR sedang memasuki masa reses sejak 27 Februari 2020 sampai 22 Maret 2020.

Namun, draf RUU itu sendiri telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Rabu (12/2) lalu.

Meski belum ada pembahasan antara pemerintah dengan DPR, tapi sudah mendapatkan kritik keras dari buruh, salah satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Mereka menolak draf omnibus law RUU Cipta Kerja karena ada beberapa perubahan yang dianggap merugikan buruh. Salah satunya perhitungan upah minimum.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan dalam draf RUU Ciptaker tak lagi diatur soal upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Dengan demikian, penentuan upah minimum hanya berdasarkan upah minimum provinsi (UMP). (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close