Nasional

Ahli Tambang Minta Pembahasan RUU Minerba Ditunda

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Para ahli pertambangan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo tentang pembahasan revisi atas UU Pertambangan Mineral dan Batu Bara No. 4/2009.

Dalam surat terbuka itu, kalangan ahli pertambangan menolak rencana DPR RI dan Pemerintah yang akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Minerba) di tengah kondisi pandemi virus Corona (Covid-19).

DPR melalui Komisi VII disebut telah mengagendakan rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri ESDM, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan pada tanggal 8 April 2020 dengan agenda pembicaraan atau pengambilan keputusan tingkat I atas RUU Minerba.

Dilansiri bisnis.com, pakar Hukum Pertambangan Universitas Tarumanegara Ahmad Redi mengatakan Pemerintah harus menghentikan proses pembahasan dan pengambilan keputusan atas RUU Minerba.

Pembicaraan atau pengambilan keputusan tingkat I merupakan pengambilan keputusan antara komisi sebagai alat kelengkapan DPR yang bertugas membahas rancangan undang-undang bersama menteri yang mewakili Presiden/pemerintah.

Pengambilan keputusan tingkat I ini menandakan pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Pemerintah telah berakhir karena tinggal satu tahap lagi pengambilan keputusan tingkat II, yaitu di rapat paripurna DPR yang tinggal ketok palu penetapan dan pengesahan.

“Lalu, pertanyaannya kapan RUU Minerba dibahas? Hampir dipastikan publik dan rakyat Indonesia tidak akan pernah tahu kapan dan dimana pembahasan RUU Minerba dibahas,” ujarnya, Jumat (3/4/2020).

Dia menilai hal itu merupakan pelanggaran dan cacat hukum pembahasan RUU Minerba. Pasalnya, sejak awal pembahasan RUU Minerba ini menuai masalah dan kontroversial.

Menurutnya, pembahasan itu terkesan dipaksakan dan terburu-buru dan dinilai memuat kepentingan pihak-pihak tertentu, khususnya sebagian pelaku usaha pertambangan batubara.

Redi berpendapat RUU Minerba tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over).

Karena RUU Minerba merupakan RUU inisiatif DPR yang telah disusun drafnya sejak DPR periode 2014 – 2019 dan hingga masa jabatan DPR periode lalu berakhir bulan September 2019 belum dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Minerba. (Jo)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close