Politik

Agar Paslon Tak Kena OTT, Ketum PAN Usul Revisi UU Pilkada

JAKARTA, SENAYANPOST.com – Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengusulkan perlunya revisi UU Pilkada khususnya terkait pendanaan bagi pembiayaan kampanye pasangan calon kepala daerah (Paslon) dalam pilkada, karena membutuhkan biaya yang besar.

“Paslon kepala daerah itu pasti butuh uang untuk membiayai kampanye; iklan, bendera, baliho, kaos, saksi-saksi di TPS, konsumsi di forum-forum pertemuan dengan masyarakat dan lain-lain, yang selama ini ditanggung sendiri,” tegas Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Biaya-biaya itulah sebaiknya ditanggung negara, sehingga paslon kepala daerah itu tidak boleh mencari uang kemana-mana.

“Kalau tidak, maka paslon mencari dana dari berbagai pihak, dan itu rentan terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK,” ujarnya.

Ketua MPR RI itu mengaku baru saja dari Jawa Timur, di mana cagub-cawagub membutuhkan sekitar Rp 200 miliar untuk membiayai 90 ribu saksi di sekitar 68.000 TPS.

Mengingat besarnya biaya itu, maka setiap paslon akan menggunakan cara sendiri untuk menggalang dana kampanye. Sebab, negara sama sekali tak menanggungnya. Hal inilah kata Zulkifli, yang menyebabkan banyak calon kepala daerah kena OTT KPK.

Mahalnya pendanaan itu menjadi salah satu alasan munculnya gagasan agar pilkada secara langsung dikaji ulang dengan merevisi UU pilkada. Ada yang menyarankan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan oleh DPRD.

“Kalau usulan itu disetujui, maka cukup dengan merevisi UU Pilkada,” pungkasnya. (AF)

KOMENTAR
Tags
Lihat selanjutnya
Close