Konsultasi Hukum

Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Pertanyaan :

Saya seorang pengemudi kendaraan bermotor roda dua, saat berjalan ada rambu lalu lintas tiba-tiba lampu lalu lintas merah  karena tanggung  saya melanjutkan perjalanan dan diberhetikan oleh oleh Polisi Lalu Lintas, alasan pembenar karena waktu tanggung dan sangat cepat tidak dapat diterima oleh polisi selalu penegak hukum, akhirnya saya dinyatakan bersalah dan dibuatkan lembaran bukti pelanggaran /TILANG dengan STNK dan SIM di tahan. Dan setelah menerima surat TILANG saya diminta ke pengadilan untuk mengikuti sidang dengan waktu yang telah di tetapkan.

Pertanyaan saya, bagaimana prosedur sidang TILANG, apakah tidak ada berita acara pemeriksaan (BAP) sebagaimana sidang lainnya sebelum sidang digelar ?

Ratno, Lampung

Jawaban :

Dalam perkara ini, termasuk dalam perbuatan melawan hukum terhadap peraturan perundang-undangan Cq UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan UU no.22 tahun 2009 hanya saja perbuatan yang dilakukan oleh premotor atau pengemudi bukan termasuk perbuatan tindak pidana sebagaimana Hukum Pidana (KUHP) tetapi masuk dalam perbuatan pelanggaran/tindak pidana ringan yakni pelanggaran lalu lintas.

Pemeriksaan pelanggaran lalulintas di pengadilan dengan pemeriksaan acara Cepat sebagaimana diatur dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 211-216, hal tersebut juga dalam proses pemberkasan tidak sama dengan tindak pidana lainnya.

Karena masuk dalam proses pemeriksaan cepat persyaratan juga sangat sederharana yakni :

  1. Penyidik/Polisi tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), namun pelanggarannya hanya dicatat dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat; Pasal 207 ayat 1 huruf a : “Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan. dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan.”

Pelanggar/Terdakwa dapat hadir sendiri di persidangan atau dapat menunjuk seorang dengan surat kuasa untuk mewakilinya dan jika setelah waktu sidang yang ditentukan tidak hadir perkaranya tetap diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya pelanggar  dengan putusan verstek pasal 213 dan pasal 214 Ayat (1) KUHAP kemudian surat amar putusan segera disampaikan oleh penyidik kepada terpidana (Pasal 214 Ayat (2) KUHAP.

Demikian jawaban pertanyaan ini semoga bermanfaat.

Adi Suparman/Penasihat Hukum

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close