Catatan dari Senayan

Absennya Parpol dan Genitnya Pers

Tahun politik 2018 tidak hanya dimanfaatkan oleh partai politik dan tim pemenangan dua pasangan capres/cawapres. Media massa kita, sebut saja pers main stream juga memaksimalkan perannya, menjadikan setiap peristiwa atau isu sebagai bagian tak terpisahkan dari kontestasi politik di depan rakyat. Peristiwa Asian Games, gempa bumi di Lombok, gempa bumi dan tunami di Sulawesi Tengah pun “dipolitisasi”.

Tidak dapat dipungkiri tahun politik 2018 ni merupakan momentum yang pas untuk menunjukkan sensivitas pers terhadap pesta demokrasi lima tahunan ini. Tidak ada peristiwa apa pun yang tidak dikaitkan dengan kontestasi pilpres dan pemilu legislatif 2019.

Pers kita terkesan genit atau bahkan salah kaprah dalam memanfaatkan tahun politik ini. Contoh saja peristiwa gempa bumi di Lombok dan gempa bumi yang diikuti tsunami di Sulawesi Tengah baru’baru ini. Yang ramai ditampilkan pers, terutama media online dan televisi bukan substansi musibahnya, tapi malah hiruk pikuk juru bicara pasangan calon presiden/wapres mengomentari, mencela, atau membela pemerintah dalam menanganinya.

Di semua stasiun televisi hampir tiada hari tanpa perdebatan kedua kubu timses Jokowi dan Prabowo. Masalah apa saja diperdebatkan. Kadang masalah remeh temeh tak bernilai seperti pemggambaran Prabowo sebagai winter dalam Game of Thrones diperdebatkan secara serius. Padahal sebenarnya pers kita bisa melalukan hal-hal yang konstruktif, misalnya menggugah kesadaran partai-partai politik atau para tim sukses pasangan capres/cawapres untuk ikut membantu para korban bencana. Bisa saja televisi mengundang para juru bicara partai politik untuk ditanya apa yang telah dilakukan partai masing-masing dalam membantu korban gempa dan tsunami.

Dengan demikian rakyat akan mengetahui parpol mana yang sudah berbuat dan partai mana yang hanya omong doang, mengeritik pemerintah semata, tanpa berbuat apa-apa. Kalau itu dilakukan, pers telah memberikan edukasi atau pembelanjaran politik kepada parpol maupun masyarakat.

Contoh terbaru, ketika sedang heboh UGM gara-gara mencabut izin penyelenggaraan seminar yang sudah dikeluarkan. Heboh karena dua calon pembicara dalam seminar tersebut –Sudirman Said dan Ferry Mursidan Baldan– adalah anggota timses Prabowo-Sandi. Yang ditampilkan stasiun televisi boleh kedua timses capres, juga pembicara yang gagal berseminar di kampus biru itu. Kenyataannya tidak ada pihak UGM yang didatangkan. Dengan demikian debat di televisi menjadi pincang. Seolah UGM diadili “in absentia”. Andai pihak UGM didengar jalannya perdebatan akan lebih proporsional.

Prinsip cover both side seolah sudah terpenuhi karena kehadiran dua pihak, tapi tentu itu bersifat semu. Karena mestinya dalam konteks ini pihak UGM yang kebijakannya dipersoalkan mutlak harus dihadirkan agar tercapai cover both side. Maka ketika debat berakhir ada yang mengganjal di benak penonton. Terutama bagi yang memahami kaidah jurnalistik.

Sebagai tontonan televisi memang menarik, karena tampilnya dua pihak yang berseberangan. Tetapi dari dimensi jurnalisme model-model debat semacam itu tak mempunyai nilai. Sementara penonton awam akan membiarkan sajian demi sajian semacam itu normal-normal saja, tapi bagi bagi yang memiliki sense of journalism, itulah sajian yang tak seimbang dan tidak berbobot.

Itu sekadar satu contoh. Banyak contoh lain yang bisa menjelaskan ketidakseimbangan itu. Jika dicermati sungguh-sungguh, pers kita sebenarnya hanya pandai memanfaatkan momentum tahun politik 2018 ini dengan bergenit-genit, tapi kurang mampu mendayagunakan tahun politik itu untuk memainkan peran edukasinya sebagai tanggung jawab moral terhadap bangsanya. Sayangnya Dewan Pers, PWI, IIJTI, atau organisasi pers lainnya tak pernah mengkritisi kondisi ini

Salam.

KOMENTAR
Tags
Show More
Close