Hukum

Abaikan Suara Rakyat, 2338 Akademisi Kecewa Revisi UU KPK

SURABAYA, SENAYANPOST.com – Protes terhadap pengesahan UU Revisi KPK yang dilaksanakan Selasa (17/9/2019) masih marak. Banyak suara kekecewaan dari kalangan akademisi. Sebanyak 2338 akademisi dari 34 kampus di Indonesia yang sebelumnya menyatakan diri menolak Rancangan UU Revisi KPK pun menyatakan kekecewaannya.

Diwakili oleh Herlambang P. Wiratraman, dari Universitas Airlangga, ia mengatakan bahwa sebanyak 2.338 Profesor dan Dosen dari 34 kampus se Indonesia kecewa dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Menurutnya, disahkannya UU Revisi KPK adalah bukti nyata bahwa DPR tidak lagi mendengar suara dan pendapat rakyat.

“Mendengar bahwa UU Revisi KPK ini jadi disahkan dalam waktu yang sangat singkat, jelas adalah bukti nyata bahwa DPR tidak lagi mendengar pendapat dan suara rakyat, termasuk pendapat dan pandangan akademisi yang jelas jelas berdasarkan keilmuan,” ujar Herlambang, Rabu (18/9/2019).

Sebelumnya pihaknya optimis Presiden akan mendengar kami, karena apa yang kami tawarkan bukan sesuatu ucapan kosong semata, tetapi pandangan dan pendapat kami sebagai akademisi yang berlandaskan pada keilmuan. “Setidaknya jika memang akan benar-benar diperlukan revisi, kami bisa dilibatkan untuk memberikan pendapat dan segi keilmuan yang kami punya,” kenang Herlambang.

Herlambang menambahkan bahwa proses revisi dan pengesahan UU Revisi KPK ini tidak transparan dan terkesan ditutup-tutupi. Proses ini revisi dan pengesahan ini menurut Herlambang berlangsung sangat yang kilat, sangat terbatas dan pembahasan tidak dilakukan secara terbuka, masyarakat sama sekali tidak dilibatkan.

“Saat ini kita menyaksikan bahwa demokrasi kita terjebak dalam demokrasi politik kartel dan dalam perkembangan 20 tahun, ini merupakan bentuk buruk praktek ketatanegaraan. Suara publik diabaikan, prosesnya begitu kilat dan sangat terbatas transparansi dan pembahasan ke publik,” ungkapnya.

Meskipun beberapa akademisi lain dari kampus yang mendukung revisi UU KPK ini, tetapi Herlambang bersama dua ribu lebih akademisi lainnya tetap memandang bahwa undang-undang KPK itu merupakan percobaan eksekutif dan legislatif dan elit parpol yang sungguh berpotensi pada pada pelemahan KPK.

Berbagai poin revisi dinilai justru berpotensi mengganggu kinerja progresif KPK. Seperti kebijakan adanya badan pengawas, kebijakan terkait penyidikan dan beberapa poin lainnya.

“Selain itu juga saya menyaksikan bahwa ini merupakan banalitas legislasi. Tidak hanya pada legislasi UU KPK tetapi juga pada semua undang-undang yang terkait, misalnya undang-undang pertahanan, ekspresi kebebasan pers ekspresi HAM, pertanahan dan situasi ini menjadi tidak mudah lagi bagi pengusutan kasus korupsi,” tambahnya.

“Apalagi pertanahan yang juga memungkinkan terjadinya konflik agraria. Tentunya ini akan membuat pemberantasan korupsi menjadi semakin terjal,” pungkasnya. (JS)

KOMENTAR
Tag
Show More
Back to top button
Close
Close