Konsep Agama dan Negara: Menyikapi Berdirinya Imarah Islam Afghanistan

Konsep Agama dan Negara: Menyikapi Berdirinya Imarah Islam Afghanistan
Istadiyantha

Oleh: Istadiyantha

1. Pendahuluan

Kalangan Sunni dalam memandang terhadap konsep pemerintahan Islam merupakan diskursus panjang, yang sejak dahulu sampai sekarang masih menjadi perdebatan. Oleh sebab itu pemikiran tentang konsep agama dan negara dikaji di sini sebagai sebuah sumbangan referensi agar umat Islam mendapatkan bacaan yang luas tentang persoalan kenegaraan (Istadiyantha, 2014. Transmisi Gerakan Islam Politik dari Timur Tengah ke Yogyakarta dan Surakarta. SPS UGM: Yogyakarta).

Dikatakan oleh Ahmad Syafii Maarif bahwa Alquran mengarahkan manusia kepada hal-hal yang praktis pada amal perbuatan, bukan sekedar pada gagasan. Iman barulah punya arti bila diikuti secara terpadu oleh amal yang baik dan konstruktif (Maarif, 1996: 10. Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3ES.). Manusia sebagai makhluk sosial, juga sebagai makhluk politik, sebagaimana juga dikatakan oleh Aristoteles (Maarif, 1996: 13, idem.). Maka kalau kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk politik itu dihadapkan dengan kenyataan sejarah dipraktikkannya Alquran, akan didapatkan data historis sebagaimana Nabi Muhammad saw. menyikapi kehidupan sosial dan politik ketika memerintah di Madinah dan menaklukkan kota Mekah. Di sini menarik untuk dikaji bahwa Nabi Muhammad saw. ketika beragama bukan hanya smengutamakan urusan akidah dan ritual, tetapi juga manajemen sosial secara luas.

2. Pemerintahan Rasulullah saw. dan Khulafa’ur-raasyidin

Adanya dialektika antara pemikiran bahwa “Agama dan Negara” sebagai suatu kesatuan dengan “Agama dan Negara sebagai sesuatu yang terpisahkan”, merupakan sebuah perbincangan yang sampai saat ini selalu aktual dan belum final.

Sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. dan umat Islam, selama kurang lebih 13 tahun di Mekah terhitung sejak pengangkatan Muhammad saw. sebagai Rasul, belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Umat Islam menjadi satu komunitas yang bebas dan merdeka setelah pada tahun 622 M hijrah ke Madinah. Kalau di Mekah mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri (Nasution, Harun. 1985: 92, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Cet. Ke-5 jilid I. Jakarta: Universitas Indonesia).

Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad saw. membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh beberapa macam golongan. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah, agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya (Surur, Muhammad Jamaluddin, 1977: 95. Qiyaam ad-Daulah Al’Arabiyyah Al-Islaamiyyah fi Hayaati Muhammad Saw.Kairo: Daaru ‘l-0-Fikri ‘-Araby; Sukardja, Ahmad. 1995: 1-2. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).

Kesatuan kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang baru dibentuk itu dipimpin oleh Nabi Muhammad saw. sendiri, dan menjadi negara yang berdaulat. Dengan demikian Nabi Muhammad saw. di Madinah bukan hanya sebagai Rasul tetapi juga sebagai Kepala Negara (Nasution, Harun. 1985: 92. 1985. “Kata Pengantar”, dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, Perkembangan Modern dalam Islam, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; Sukardja, 1999: 2, idem.).

Konsep pemikiran Islam tentang Agama dan Negara dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami bagaimana keadaan khilafah Islam sejak masa Nabi Muhammad sampai jatuhnya Turki Utsmani dan periode sesudah Turki Utsmani sampai sekarang baik yang terwujud pada bentuk pemerintahan-pemerintahan maupun yang dalam pemikiran-pemikiran. Pada awalnya agama Islam muncul sebagai agama saja, tetapi dalam perkembangan selanjutnya agama berkembang menjadi aturan negara. Di Madinah Nabi Muhammad saw. telah membentuk negara yang pada akhir hayat beliau, telah mencakup seluruh semenanjung Arabia. Setelah Nabi wafat pemerintahan digantikan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, dalam memimpin Negara Madinah. Kemudian Abu Bakar digantikan oleh Khulafau ar-Rasyidin yang lain, terus digantikan oleh Pemerintahan Bani Umayyah, Bani Umayyah digantikan oleh Bani Abbasiyah Bagdad, tetapi Bani Abbasiyah dikalahkan oleh Hulagu Khan dari Mongolia tahun 1258 M (Harun Nasution dalam Sukardja, 1995: v). Sebagai gantinya berdirilah Khilafah Bani Abbasiyah di Kairo, yang bertahan sampai tahun 1517. Sebagai ganti dari khilafah ini timbullah Kerajaan Turki Utsmani, yang kemudian dihapuskan oleh Kemal Attaturk pada tahun 1924 (Sukardja, 1995: v, idem).

Berdasarkan kenyataan pengamalan Alquran, ketika Nabi Muhammad saw. berada dalam periode Mekah, Nabi tidak memiliki kekuasaan, sedangkan pada periode Madinah, Nabi adalah sebagai kepala politik-agamanya (Rahman, Fazlur. 1982: 2. “Islam and the State”.  The Conference on Religious Conviction and Public Action: The Life of Faith in  a Pluralistic World. April 2, 1982. USA: The University of Chicago).

Muhammad saw. tidak pernah menyatakan diri sebagai seorang “penguasa” (Ibid: 14). Di dalam Alquran pun ditegaskan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah sebagai seorang Rasul (QS 3 {ali Imran}:164). Posisi Nabi sejak awal kenabian sampai wafatnya (632 M) tidak berubah, “Ia adalah seorang Rasul” (QS 3 {ali Imran}:144). Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa agama harus memiliki “Buku Petunjuk” dan “Pedang Penolong”. Makna “Pedang Penolong” tersebut adalah sebagai “sebuah kekuasaan”, kekuasaan sebagai sesuatu yang esensial dan mutlak bagi agama, tetapi kekuasaan itu bukan agama, jadi politik atau negara hanyalah sebagai alat bagi agama, ia bukan suatu eksistensi dari agama. Sepeninggal Nabi Muhammad saw. kepemimpinan diteruskan oleh Khulafau ar-Raasyidin, yaitu empat sahabat Rasul yang pilihan. Pada kehidupan kenegaraan di masa empat sahabat, hanya ada satu kepala negara yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq (632-634 M.) yang meninggal dunia dengan wajar, selain itu, Umar Ibnul-Khattab (memerintah 634 - 644  M.) dibunuh oleh Abu Lu’lu’ah. Khalifah ketiga, Utsman Ibnu ‘Affan (644- 656 M.) terbunuh dan rumahnya dijarah oleh orang yang menganggap pemerintahannya tirani. Khalifah yang terakhir, yaitu Ali Ibnu Abi Thalib (656 – 661 M.) menantu Nabi, terbunuh dalam perjalanannya menuju masjid pada saat masyarakat Islam terpecah belah oleh perselisihan (Eickelman Dale dan James Piscatori, 1998: 46. Ekspresi Politik Islam (Muslims Politics).Bandung: Mizan).

3. Plus-minus Masa Khulafa’ur-raasyidiin

Setelah Nabi wafat, banyak bermunculan masalah di kalangan umat Islam. Setelah Nabi Muhammad saw. wafat (571–632), sistem pemilihan khalifah dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam proses musyawarah tersebut terpilihlah Abu Bakar (632–634) sebagai khalifah pengganti Nabi Muhammad saw. Meskipun dalam musyawarah yang dilaksanakan di Saqifah Bani Sa’idah itu terjadi perdebatan yang hebat, tetapi masing-masing pihak dari kalangan Muhajirin dan Anshar yang tetap berada dalam visi yang sama, yakni mewujudkan kehidupan manusia yang berperadaban (Amin, Samsul Munir, 2009: 93. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Amzah).

Sementara itu, untuk kepemimpinan Abu Bakar digantikan oleh Umar Ibnul Khaththab, Khalifah Umar (634–644) menjadi pemimpin umat atas dasar penunjukan oleh Abu Bakar dan disetujui oleh kalangan sahabat senior atau pemuka masyarakat waktu itu dan langsung mereka membaiatnya. Menurut Ibnu Khaldun, pemilihan khalifah yang ketiga, yaitu Utsman Bin Affan dilakukan dengan cara pemilihan melalui perwakilan 7 orang,  penentuan 7 orang sahabat senior ini atas saran dan ide Umar Bin Khaththab sebelumnya. Mereka adalah:  Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, Sa’ad Bin Abi Waqas, Abdurrahman Bin Auf, Zubair Bin Awwam, Thalhah Bin Ubaidillah, dan Abdullah Bin Umar. Mereka semua bermusyawarah untuk memilih siapa pengganti Umar (Khaldun, Abdurrahman Ibnu, tt. : 210. Al-Muqaddimah Li’l-‘allamaah Ibnu Khaldun. Beirut: Daarul-Fikri). Mereka sepakat memilih Utsman Bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar, Utsman memerintah (644-656). Pemerintahan Utsman Bin Affan banyak terjadi konflik karena dipandang melakukan nepotisme dalam pemerintahannya,  Utsman juga dituduh melakukan kolusi, karena ia mengangkat keluarganya untuk jabatan strategis. Ia mengangkat Abdullah Bin Sa’ad Bin Abi Sarh saudara angkatnya menjadi Gubernur Mesir menggantikan Amru Bin Ash, ia gubernur semasa Khalifah Umar. Utsman juga mengangkat Abdullah Bin Amr saudara sepupunya menjadi Gubernur Bashrah, dan Sa’ad Bin Ash juga saudara sepupunya menjadi gubernur di Kufah, serta mengangkat Marwan Bin Hakam saudara sepupunya menjadi Penasihat Pribadi dan Sekretaris Negara.. Utsman mengambil kebijakan tanpa memperhatikan kepentingan yang makro. Pada klimaksnya terjadi pemberontakan di Madinah yang menyebabkan Utsman Bin Affan terbunuh. Namun juga harus dicatat jasa dan kebaikan Utsman hingga kini masih punya simpanan uang dana wakaf sebagai amal jariah berupa sejumlah besar uang di bank, kebun kurma, sumber mata air, dsb. Sehingga sinyalemen bahwa Utsman melakukan nepotisme itu dapat dibandingkan dengan hak-hak kepemimpinan sekarang secara prerogatif. Sehingga sah-sah saja, karena bukti yang tertinggal sampai saat ini Utsman memiliki aset besar wakaf sebagai kemaslahatan umat.

Khalifah keempat adalah Ali Bin Abi Thalib yang memerintah (656–661). Ali menjadi khalifah atas pilihan umat, pada waktu itu situasi pemerintahan dalam keadaan tidak normal (Amin, 2009: 109). Usai pemerintahan Ali Bin Abi Thalib yang banyak terjadi konflik sampai Ali terbunuh, pemerintahan dilanjutkan oleh Dinasti Bani Umayah (661–750). Kemudian dilanjutkan pemerintahan Bani Abbasiyah (749–1517) (Amin, 2009: 118-152,  431–459). Setelah itu pemerintahan terpecah-pecah dalam beberapa dinasti, dan pemerintahan yang terbesar adalah Turki Usmani. Dengan berakhirnya pemerintahan Turki Usmani (1290 – 1924) ini dalam sejarah dicatat sebagai berakhirnya kekhilafahan Islam. 

4. Dinasti Bani Umayah, Bani Abbasiyah, dan Turki Utsmani

Sejak awal perkembangan Islam sampai setidaknya zaman pra-modern, masyarakat muslim hanya mengenal dua konsep wilayah teritorial politik religius. Pertama, Daarul Islam atau wilayah damai, yaitu wilayah kaum muslimin); dan kedua, Daarul Harb (wilayah perang atau wilayah non-muslim). Untuk menyelesaikan konsep ini para pemikir Arab mengembalikan permasalahan ini pada konsep pluralisme bangsa dan teritorial (Azra, 1999: 57, idem.). 

5. Diskursus antara kenyataan dan ideologi

Kepahitan dalam implementasi politik Islam ini terus berlangsung sampai runtuhnya kekhalifahan Islam di Turki, yaitu Khilafah Utsmaniyyah, yang dulunya merupakan pemerintahan Islam dirubah menjadi Republik Turki yang nasionalis dan sekuler (1924) oleh Musthafa Kemal Ataturk (Eickelman dan Piscatori, 1998: 43, idem; Dekmejian, R. Hrair, 1997. “Mulrtiple Faces of Islam” dalam Anders Jerichow dan Jørgen Bæk Simonsen (ed.), Islam in a Changing World: Europe and The Middle East, Great Britain: Curzon Press).

Perjuangan politik Islam lainnya pada akhir abad 19, ditandai dengan munculnya suatu mazhab pada akhir abad 19 dan dikenal dengan  sebutan Salafiyah, yang banyak mengambil inisiatif untuk mengatur komunitas muslim. Sebagai contoh, Muhammad Abduh (1849–1905) dengan pendapatnya bahwa: “mengabaikan kaum muslimin dari kaidah-kaidah umum dalam masalah hukum dan tekanan penguasa, menyebabkan kebingungan intelektual, stagnasi hukum, kerusakan politik, dan kemunduran Islam” (Eickelman dan Piscatori: 47, idem). Dalam perjuangan Islam untuk kembali kepada apa yang dilakukan oleh Nabi dan 4 sahabat ini, peran Ahmad Ibnu Hanbal (855M.) dari kalangan Sunni amat penting, kemudian ideologi ini diusung oleh Ibnu Taymiyyah, Ibnul Qayyim al-Jauziah, dan Muhammad Ibnu Abul Wahhab (Dekmejian, R.H. 1997, idem). Di pihak lain, dari kelompok Syiah, ada gerakan untuk memperjuangkan berdirinya Negara Islam juga menjadi suatu kenyataan dengan berdirinya Republik Islam Iran (1979).      

Salah satu dampak terbesar penetrasi Barat terhadap dunia Islam adalah menyangkut konsep dan sistem politik kenegaraan. Konsep dan sistem politik Barat itu sifatnya a-historis bagi masyarakat muslim pada umumnya, karena itulah terjadi perdebatan serius di kalangan pemikir dan penguasa muslim tentang konsep-konsep Barat seperti nation-states (negara kebangsaan), nasionalisme, soverignty (kedaulatan) dan semacamnya (Azra, Azyumardi. 1999: 57. ”Islam dan Negara: Eksperimen dalam Masa Modern (Tinjauan Sosio-Historis)”. Dalam Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia. Editor: Andito (Abu Zahra). Bandung: Pustaka Hidayah). Sementara ini sistem demokrasi yang amat dibanggakan oleh Barat sendiri belum mampu mengungkap sisi negatif jika tokoh masyarakat tak mampu mendidik generasi intelektual yang bermoral, maka suara mayoritas dalam demokrasi itu adalah para tokoh yang jahat yang terpilih. Banyak kalangan pemuka masyarakat yang menutup mata (hati muraninya bisu) terhadap kenyataan yang ada di masyarakat bahwa ”politik uang” sudah mulai melunturkan nilai demokrasi itu sendiri. Kelemahan ini terus dalam pembiaran, (mereka sering merasa benar) sehingga ada alternatif kembali kepada jalan agama. Bukan demokrasi yang salah, karena musyawarah juga dianjurkan dalam Islam, yang salah adalah person yang memanipulasi suara. Bukan agama yang salah, yang salah adalah yang belum mampu menawarkan ajaran agama sebagai “Rahmatan lil’aalamiin”.

6. Penutup

Pertanyaan sekarang, model ”Imarah Islam Afghanistan” seperti apakah pemerintahan Taliban yang baru nanti (secara realitas sosial) akan ditunggu beritanya oleh masyarakat Afghanistan dan para pemerhati perubahan di seluruh dunia. Masyarakat internasional berharap agar pemerintahan baru Taliban di Afghanistan nanti akomodatif. Mau menyerap berbagai aspirasi (positif) masyarakatnya. Menurut janji Taliban, pemerintahan baru nanti akan menyertakan elemen-elemen masyarakat secara umum termasuk dari kalangan lawan politik sebelumnya dan juga tetap akan memposisikan para wanita sesuai dengan hak-haknya di bawah payung syariat. Islam ditunggu sebagai bukti ”Rahmatan lil’aalamiin” = ”Islam adalah sebagai rahmat bagi alam semesta” (Q.S. Al-Anbiya’ {21: 107}).

Surakarta, 24 Agustus 2021


*Istadiyantha, Guru Besar Kajian Timur Tengah UNS.