5 Calon TKW Loncat dari Lantai Empat BLK, Ini Pengakuan Fauziah

5 Calon TKW Loncat dari Lantai Empat BLK, Ini Pengakuan Fauziah

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Lima calon tenaga kerja wanita kabur dari lantai empat Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK-LN) Central Karya Semesta (CKS) di Kota Malang, Sabtu (12/6/2021). 

Mereka kabur dengan terjun dari ketinggian 15 meter menggunakan tali yang dibuat dari selimut. Dua orang berhasil kabur dan tiga orang lainnya mengalami luka. Salah satu calon TKW yang kabur adalah Fauziah, warga Dusun Enjak, Desa Labulie, Lombok Tengah. 

Karena terjatuh, Fauziah mengalami patah tulang dan saat ini masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit. Sementara empat rekannya adalah Baiq Indriani (24) asal Masbagik, Lombok Timur, Aini (34) asal Desa Bugis Kabupaten Sumbawa, Kartini (24) asal Sumbawa Besar, dan Minati (33) asal Kropok, Kabupaten Sumbawa. 

Seperti dilansir Kompas.com, Munisah, ibu kandung Fauziah menangis saat menceritakan anaknya yang kabur dari balai latihan kerja. Sang anak mengaku tak betah menerima perlakuan tak menyenangkan selama di tempat latihan. Salah satunya karena jarang dikasih makan. Selain itu mereka juga dibatasi berkomunikasi dan ponselnya disita. Karena itu, Fauziah dan rekan-rekannya pun memilih untuk kabur.  

Munisah bercerita, sebelum kabur, anaknya sempat menelepon dan memberitahukan niatnya. "Sebelum dia (Fauziah) kabur itu, dia sempat nelpon, katanya 'ibu-ibu saya mau lari (kabur), terus saya bilang jangan-jangan'," kata Munisah, saat ditemui di rumahnya yang berada di Desa Labulie, Lombok Tengah, Jumat (18/6/2021). 

"Katanya dia tidak betah, karena makannya hanya sedikit dikasih sarapan hanya pakai kolak, terus katanya tidak dikasih ke luar, sangat ketat, dan handphone-nya sering disita," kata Munisah sambil berlinang air mata. 

Munisah mengaku sangat rindu dengan anaknya. Namun karena keterbatasan biaya, ia tak bisa menjenguk anaknya yang dirawat di rumah sakit. Sang anak hanya dijenguk oleh sang ayah yang terbang ke Malang. 

"Saya pingin sekali lihat dia, tapi tidak punya uang, itupun kemarin keberangkatan bapaknya dapat ngutang," kata Munisah. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gede Putu Aryadi menilai ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Salah satu kejanggalan adalah gaji yang dijanjikan pada calon TKW akan dipekerjakan di Singapura. 

Aryadi mengaku sudah mengecek perjanjian antara perekrut dengan calon TKW. Di perjanjian tersebut tertulis, para calon TKW akan menerima gaji sebesar 500 dolar Singapura. Selama 4 hingga 6 bulan pertama, gaji mereka akan dipotong 420 dolar untuk mengganti biaya pemberangkatan ke Singapura. 

"Jumlah gaji sisa jika dirupiahkan sekitar Rp 1,2 juta per bulan selama 6 bulan terakhir, seperti itu layak atau tidak untuk hidup di Singapura? Mungkin itu juga salah satu alasan mereka lari," kata Aryadi, Kamis (17/6/2021). 

Aryadi mengaku sudah memanggil perusahaan yang merekrut mereka untuk meminta penjelasan terkait kejadian tersebut. 

"Hari pertama saat informasi kejadian, kami langsung memanggil dan meminta perusahaan perekrut, perusahaan pengerah pekerja migran Indonesia (P3MI) cabang di Mataram yang merekrut memberi penjelasan terkait lima CTKW tersebut," kata Aryadi. 

"P3MI cabang di Mataram ini memiliki izin merekrut, hanya saja setelah kami cek, tidak ada penjelasan dalam surat izin mereka wilayah operasinya," kata dia. 

Ia menyebut para calon TKW tersebut sudah dua bulan tinggal di BLK Malang. Mereka dilatih bahasa Inggris dan akan segera berangkat. Bahkan ada sejumlah CTKW lain yang siap berangkat karena telah mendapatkan majikan. 
Padahal seharusnya, Calon TKW asal NTB harus dilatih di BLK yang ada di NTB yaitu di Kabupaten Lombok Timur, bukan di BLK daerah lain. 

"Atas peristiwa ini, kami akan meningkatkan pemantauan perjalanan pekerja migran di NTB, sejak mereka direkrut hingga ditempatkan di negara tujuan, termasuk hak mereka atas perlindungan saat berada di negeri orang," kata Aryadi. 

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. 

Ia mengaku menemukan berbagai pelanggaran di dalam balai latihan kerja itu. Salah satunya adalah penutupan akses komunikasi terhadap calon pekerja migran. 

Menurutnya, handphone milik para pencari kerja ke luar negeri itu disita oleh pihak pengelola BLK. 

"Kalau yang kita temukan hari ini jelas, misalnya handphone, pengakuan dari perusahaan hanya disimpan selama mereka mengikuti proses belajar. Ternyata kita temukan case tidak dalam posisi belajar handphone juga ditahan. Ini kan sarana vital komunikasi. Mereka penting berkomunikasi setiap waktu dengan keluarganya," katanya. 

Pelanggaran lainnya adalah tentang pemotongan gaji. Menurutnya, pekerja migran yang sudah mendapatkan tempat kerja, gajinya dipotong. 

"Pemotongan dari gaji, Singapura misalnya, Rp 5.500.000, ternyata dipotong selama 8 bulan. Perbulan dipotong Rp 4.100.000. Maka tinggal mendapatkan 1.400.000," jelasnya. 

Tidak hanya itu, temuan lainnya adalah tentang perjanjian kerja. Menurut Benny, semua pekerja migran yang sudah ditempatkan harus mendapatkan bukti fisik perjanjian kerjanya. 

Namun, ada pekerjan yang tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja tersebut. "Sudah mendapatkan kerja, sudah menandatangani perjanjian, tidak mendapatkan salinan fisik perjanjian kerja. Ini kejahatan menurut saya. Ini tidak boleh dibiarkan," katanya. 

"Saya masih meyakini tidak mungkin jika tidak ada sebab yang mendorong mereka. Tidak ada orang yang berani lompat di gedung dengan ketinggian 15 meter dengan resiko mati, resiko cacat fisik," katanya. 

Namun hal berbeda disampaikan Wali Kota Malang, Sutiaji yang mengunjungi BLK tersebut. Sutiaji mengaku tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola. 

Menurutnya, dari aspek perizinan, BLK yang ada di Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang itu memenuhi syarat sebagai BLK-LN. 

"Kalau legalitasnya di sini ada dua. Satu legalitas BLK, bimbingan latihan kerja. Yang kedua P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia). Dari dua-duanya sudah legal," katanya. 

Sutiaji mengatakan, para calon pekerja migran yang ada BLK tersebut direkrut sesuai dengan kebutuhan penyedia kerja. 

"Anak yang ada di sini itu tidak tiba-tiba. Basic-nya adalah basic kebutuhan. Jadi negara ini butuh ini, jadi rekrut," katanya. 

Ia juga menyebut fasilitas yang ada di dalam BLK itu sudah memenuhi pelaksanaan pelatihan kerja bagi para calon pekerja migran. (Jo)