Lintas Daerah

41 Anggota Dewan Ditahan KPK, PAK 2018 dan APBD 2019 Tak Bisa Diputus

MALANG, SENAYANPOST.com – DPRD Kota Malang masih memiliki tugas untuk mengesahan APBD perubahan tahun 2018. Namun, 41 anggotanya kini menjadi tersangka dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus suap APBD-Perubahan Kota Malang tahun 2015, sementara yang tersisa di dewan hanya 4 anggota, sehingga praktis tidak dapat mengambil keputusan dalam sidang paripurna.

Sebenarnya, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD induk sudah dikerjakan. Namun, Rencana Kerja Anggaran (RKA) belum selesai. Kini status APBD-Perubahan semakin tidak jelas, sebab DPRD Kota Malang tak lagi memiliki anggota sesuai quorum.

“Walaupun KUA APBD induk sudah, hanya tinggal RKA secara riilnya bagaimana. Kalau tidak dilanjutkan, APBD perubahan 2018 tidak bisa dijalankan kecuali yang sudah ada di APBD murni,” kata Plt Wali Kota Malang, Sutiaji, Selasa (4/9/2018).

Selain itu, sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp438 miliar yang sudah dialokasikan penggunaannya, praktiknya hanya bisa digunakan Rp280 miliar saja. Selebihnya, APBD 2019 terancam tidak bisa dilaksanakan.

“Kita (eksekutif) tidak bisa melakukan kegiatan termasuk dewan. Nanti yang menerima akibat ini masyarakat Kota Malang. Betapa susahnya masyarakat Kota Malang jika APBD itu tidak bisa dilakukan,” ujar Sutiaji.

Kini Pemerintah Kota Malang dan DPRD Kota Malang akan berkonsultasi dengan Kemendagri sesuai petunjuk dari KPK agar roda pemerintahan di Kota Malang tetap berjalan.

“Kita tidak mau berandai-andai dulu. Segera kita komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. KPK juga menyuruh komunikasi dengan Kemendagri,” tandasnya. (JS)

KOMENTAR
Tags
Show More
Close