11 Sektor Usaha Ini Boleh Tetap Beroperasi Saat PSBB Ketat di Jakarta

11 Sektor Usaha Ini Boleh Tetap Beroperasi Saat PSBB Ketat di Jakarta
Karyawan melakukan aktivitas di pusat perkantoran, kawasan SCBD, Jakarta. (ANTARA FOTO)

JAKARTA, SENAYANPOST.com - Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat mulai Senin (14/9/2020) depan. 

Dengan begitu, sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Hanya 11 bidang usaha yang masih diperkenankan bekerja dari kantor selama PSBB ketat ini. 

"Mulai Senin tanggal 14 September kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedandalam siaran langsung Pemprov DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Berikut 11 usaha yang masih diperkenankan bekerja di kantor: 
1. Perusahaan kesehatan 
2. Usaha bahan pangan 
3. Energi
4. Telekomunikasi dan teknologi informatika 
5. Keuangan 
5. Logistik 
6. Perhotelan
7. Konstruksi 
8. Industri
9. Strategis 
10. Pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu 
11. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari 

Untuk usaha yang mendapat izin pengecualian operasi bidang non-esensial, harus mengajukan kembali kepada Pemprov DKI Jakarta. 

Anies menegaskan, WFH bukan berarti meliburkan kegiatan perekonomian. Hanya saja kembali menugaskan warga untuk bekerja dari rumah.

"Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus kegiatan kantor jalan terus tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi," ucap Anies. 

Seperti diketahui, Anies memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. 

"Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies. 

"Dalam rapat Gugus Tugas Percepatan Pengendalian Covid-19 di Jakarta, disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu," kata dia. 
Menurut Anies keputusan ini juga mengikuti aturan Presiden Joko Widodo yang meminta kesehatan lebih dipentingkan. 

Diketahui, PSBB transisi di DKI Jakarta berakhir pada Kamis (10/9/2020) besok. PSBB transisi ini telah diberlakukan sejak 5 Juni 2020 lalu.